JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memilih mempertahankan alokasi Bantuan Operasional Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Dana sebesar Rp 4,2 miliar resmi dicairkan kepada sekitar 900 lembaga madrasah diniyah.
Keputusan mempertahankan Bosda Madin dinilai menjadi sinyal bahwa pendidikan keagamaan tetap ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, meski pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja akibat menurunnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepastian pencairan bantuan tersebut disampaikan Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid melalui Wakil Bupati KH As'ad Yahya Safi'i. Menurutnya, dana bantuan telah masuk ke rekening seluruh lembaga penerima pada Jumat sore.
" Bosda Madin sudah dicairkan dan masuk ke rekening para penerima sore ini. Sekalipun APBD 2026 mengalami penurunan, Bosda Madin tetap dipertahankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini komitmen kami," kata As'ad, Sabtu (4/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah sengaja mempertahankan program tersebut karena pendidikan keagamaan dinilai memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda Bondowoso.
Menurut As'ad, penurunan kapasitas fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi dukungan terhadap sektor pendidikan agama. Pemerintah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia mengungkapkan, APBD Bondowoso mengalami penyesuaian cukup besar. Dari kisaran Rp 2,16 triliun pada awal 2025, anggaran daerah turun menjadi sekitar Rp 1,8 triliun akibat kebijakan efisiensi. Sementara APBD 2026 berada di kisaran Rp 1,9 triliun atau masih lebih rendah dibandingkan sebelum efisiensi diberlakukan.
Meski demikian, menurutnya, program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
"Penyesuaian anggaran tidak boleh mengorbankan pendidikan keagamaan. Ini bukan sekadar program, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan agama. Bapak Bupati juga memberikan perhatian penuh terhadap program ini," ujarnya.
As'ad menambahkan, penyaluran Bosda Madin tetap dilakukan melalui proses verifikasi agar bantuan benar-benar diterima lembaga yang memenuhi persyaratan administratif, memiliki izin operasional, dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Besaran bantuan yang diterima setiap madrasah diniyah disesuaikan dengan jumlah santri. Skema penggunaannya mengacu pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga diharapkan dapat menunjang operasional lembaga sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan agama.
"Harapannya, anak-anak Bondowoso tidak hanya memperoleh pendidikan umum, tetapi juga memiliki bekal pendidikan agama yang kuat sejak dini," kata As'ad.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat kondisi fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. Langkah yang ditempuh di antaranya mengoptimalkan potensi pendapatan dan menutup berbagai celah kebocoran anggaran.
"Pendapatan daerah harus dimaksimalkan tanpa menaikkan pajak. Yang terpenting adalah menutup kebocoran sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, membenarkan bahwa seluruh dana Bosda Madin senilai Rp 4,2 miliar telah ditransfer kepada sekitar 900 lembaga penerima.
Pemerintah daerah berharap dukungan terhadap madrasah diniyah dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Bondowoso, meski tantangan fiskal masih membayangi.(Eko)
