JATIMPOS.CO/BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terus memperkuat komitmen keterbukaan dan akurasi pengelolaan data daerah.
Guna mengawal program strategis pengentasan kemiskinan, Dinkominfo Bojonegoro memastikan diseminasi informasi terkait pelaksanaan verifikasi lapangan (ground check) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berjalan masif dan transparan.
Proses pemutakhiran data secara door-to-door yang melibatkan ribuan aparatur sipil ini ditujukan untuk memvalidasi data kemiskinan agar program jaminan perlindungan sosial ke depan jauh lebih objektif serta tepat sasaran.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, ST., MM., menegaskan pentingnya sinergi publikasi dalam proses validasi ini. Sebagai walidata daerah, Dinkominfo bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan integrasi data tersampaikan dengan baik kepada masyarakat guna menghindari distorsi informasi di Lapangan.
"Kami di Dinkominfo berfokus memastikan bahwa seluruh aktivitas verifikasi faktual DTSEN di tingkat desa dan kecamatan terpublikasikan secara jelas. Akurasi data kemiskinan ini adalah pilar utama agar tidak ada lagi anomali data atau warga prasejahtera di Bojonegoro yang terlewat dari sistem," ujar Setiyo Budi Wibowo, Selasa (19/5/2026).
Dalam pelaksanaannya, proses pendataan lapangan didasarkan pada instrumen kondisi sosial ekonomi masyarakat yang riil dan objektif. Dukungan publikasi yang sehat dari Dinkominfo diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi aktif serta pemahaman yang utuh di tengah masyarakat selama proses verifikasi berlangsung.
Melalui integrasi satu data yang valid dan transparan ini, Pemkab Bojonegoro optimistis target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif. Basis data DTSEN yang bersih akan menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan menyentuh langsung kebutuhan riil masyarakat bawah. (nar)
