JATIMPOS.CO/TUBAN – Pemerintahan Kabupaten Tuban akan lebih jauh melakukan arahan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait Covid-9. Diantaranya refocusing anggaran atau pengaturan ulang anggaran sebesar Rp 15 Milyar agar lebih fokus guna penanganan pandemic corona.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein usai melangsungkan video conference Gubernur Jatim bersama Bupati dan Walikota se-Jawa Timur dari Gedung Grahadi, Surabaya, yang disaksikan langsung di ruang kerja Bupati Tuban, Jumat (27/03/2020).
“Pemkab Tuban telah menyiapkan dana kurang lebih 15 milyar untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tuban. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tuban,” kata Noor Nahar menindaklanjuti hasil rapat videoconference.
Selain itu, Pemkab juga mengirimkan Surat Edaran ke Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa guna mendukung upaya penangananan.
Kata dia, mewabahnya Covid-19 berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi masyarakat. Diantaranya ojek daring, pedagang kaki lima, maupun tukang becak. Menyikapi hal tersebut Pemkab akan mengadakan operasi pasar. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 di luar mereka yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu.
Namun, lanjut dia, sebelumnya akan dilakukan pendataan masyarakat untuk mengetahui calon penerima diluar PKH, BPNTD maupun Bansos lainnya.
“Masyarakat dengan kategori kaya atau ekonomi mampu dilarang ikut operasi pasar,” tegasnya.
Rencananya, operasi pasar tersebut akan digelar sebelum dan pertengahan bulan Ramadhan dan sebelum Lebaran. Ini menjadi langkah cepat yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sekilas tentang videoconference, Khofifah membahas langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Setelah terbentuknya Gugus Tugas di Jatim dibentuk pula 4 rumpun gugus tugas. Pertama, Gugus Promotif dan Preventif fokus untuk peningkatan pencegahan. Kedua, Gugus Kuratif yaitu fokus pada pertolongan dan pengobatan. Ketiga, Gugus Tracing bertugas melakukan pendataan penelusuran jejak orang yang pernah berinteraksi dengan pasien Covid-19. Keempat, Gugus Penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat virus ini.
“Sebanyak 65 rumah sakit rujukan telah disiagakan Pemprov Jatim di sejumlah wilayah. Pimpinan daerah juga diharapkan menyediakan ruang observasi dan isolasi," ungkapnya.
Khofifah menjelaskan sebanyak 18.400 alat rapid test sudah didistribusikan ke 65 rumah sakit rujukan dan Dinas Kesehatan di Jatim. Rapid Test Covid-19 akan segera dilakukan secara serentak. Rapid Test diprioritaskan untuk orang yang memiliki resiko tinggi.
Selain itu, Pemprov Jatim terus berupaya menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelengkapan lainnya untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Terkait keberadaan pasar tradisional, ia mengimbau pimpinan daerah untuk mengatur jadwal buka-tutup pasar setiap harinya. "Warga dapat secara bergantian datang ke pasar, tidak menumpuk pada waktu yang sama," jelasnya. (min)
