JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN — Pemerintah Kota Madiun mulai menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Hotel Mercure Madiun, Selasa (17/3/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, mengatakan Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini masih rancangan RKPD 2027. Sebelumnya sudah melalui Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan, dan sekarang di tingkat kota. Forum ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, pertanyaan, maupun solusi terkait pembangunan,” kata Bagus Panuntun.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan dalam forum tersebut selanjutnya akan disempurnakan sebelum disampaikan kepada DPRD Kota Madiun untuk dibahas lebih lanjut.
Menurut Bagus Panuntun, arah pembangunan Kota Madiun pada periode 2026–2029 akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Kebijakan tersebut menjadi kelanjutan dari pembangunan infrastruktur yang telah digencarkan pada periode sebelumnya.
“Kalau lima tahun sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur, sekarang tugas kita adalah mengisi rumahnya. Artinya, kita menyiapkan kualitas SDM agar mampu memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada,” ujarnya.
Bagus menjelaskan, tema pembangunan Kota Madiun disusun secara bertahap hingga 2030. Pada 2026 diarahkan pada pembangunan fondasi, 2027 penguatan transformasi, 2028 tahap ekspansi, hingga akhirnya menuju visi besar “Madiun Maju Mendunia” pada 2030.
Ia menilai penguatan SDM menjadi kunci utama pembangunan daerah, mengingat Kota Madiun tidak memiliki sumber daya alam yang besar dan perekonomian daerah lebih banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa.
Bagus Panuntun mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami sedikit perlambatan dari 5,73 persen menjadi 5,69 persen dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi salah satu alasan pentingnya peningkatan kualitas SDM.
“Potensi sumber daya manusia kita sangat besar, terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat. Karena itu, fokus pembangunan SDM menjadi prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata dia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat berbagai program peningkatan kompetensi masyarakat, mulai dari pelatihan kerja hingga peningkatan kualitas pendidikan.
Bagus menilai pelatihan kerja perlu dirancang lebih terarah agar mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Pelatihan yang kita lakukan harus terfokus dan hasilnya jelas, baik dari sisi kualitas maupun dampaknya terhadap peningkatan keterampilan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi perhatian utama. Program-program pendidikan yang telah berjalan sejak 2025 akan terus ditingkatkan hingga 2030, dengan target capaian kualitas pendidikan di atas rata-rata provinsi.
“Mulai dari SDM di sekolah hingga masyarakat yang berwirausaha harus terus ditingkatkan. Ini penting untuk menyongsong target Generasi Emas 2045,” katanya. (ADV/jum).
