JATIMPOS.CO/TUBAN – Project pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Tuban sudah mulai tahap evaluasi administrasi pelelangan. Kode tender 7311415 dengan nama paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Mal Pelayanan Publik.
Pekerjaan kontruksi ini di bawah satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) nilai pagu paketnya sebesar Rp 24.486.750.000 yang bersumber dari APBD 2020. Dikutip dari laman resmi LPSE Tuban, sejak dibuka pada 09 Maret ada 101 peserta lelang. Namun hanya ada 5 nominator yang mengikuti tahapan berikutnya.
Peserta lelang yang menduduki 5 peringkat urutan tertinggi ada PT. Cipta Perkasa Prima dengan nilai penawaran Rp 19.943.968.351,79, PT. Gentayu Cakra Wibowo nilai penawaran Rp 20.225.026.130,10, PT. Santoso Shafanara nilai penawaran Rp 21.257.998.905,07, PT. Jaya Etika Teknik nilai penawaran Rp 21.510.311.579,60, dan PT Tectonia Grandis dengan nilai penawaran Rp 21.657.096.601,19.
Kepala Dinas PUPR Tuban, Agung Supriadi menjelaskan sesuai jadwalnya sampai saat ini data penawaran dari peserta lelang masih tahap evaluasi administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga. Kemudian nantinya dari tahapan itu akan mengerucut ke satu nama pemenang yang akan tandatangan kontrak pada 07 April mendatang.
“Selesainya proses pengadaan ya pas kontrak tanggal 07 April. Kalau waktu pelaksanaan 8 bulan, berarti akhir pekerjaan sekitar pertengahan Desember 2020,” kata Agung melalui pesan singkat, Senin (23/03).
Agung menambahkan, hingga pada tanggal kontrak nanti, masih ada sejumlah tahapan yang dilalui, diantaranya pembuktian kualifikasi hingga pengumuman pemenang.
Untuk diketahui, MPP akan dibangun di tanah milik Pemkab Tuban di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo seluas sekitar 1 Ha dengan luas bangunan 3000 m2. Hal ini menyusul penandatanganan Komitmen pembangunan MPP 2020 oleh Pemkab Tuban dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Jakarta, dua minggu lalu.
MPP ini digadang-gadang Pemkab Tuban mampu menjadi solusi terbaik guna menjawab pelayanan public yang sampai saat ini terkesan masih carut marut. Sehingga pelayanan satu atap yang menghadirkan berbagai layanan bisa mengefektifkan public dalam kepengurusan administrasi. (min)
