JATIMPOS.CO/NGANJUK - Suasana Mall Pelayanan Publik (MPP) nampak penuh berbeda dari sebelumnya, terlihat dari penuhnya kendaraan yang memadati areal parkir yang tersedia, serta antrian masyarakat untuk mendapatkan layanan yang tersedia di MPP tersebut.
Disampaikan Drs. Gatut Sugiarto, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil), semenjak Pj Bupati Sri Handoko Taruna serta Sekretaris Daerah, Nur Solekan pada 11 Juni kemarin, layanan administrasi kependudukan dan catatan (adminduk) di Jln Dermojoyo, Kelurahan Payaman, di pindah ke MPP di Jln Brantas, Kelurahan Werungotok. Pelayanan kepada masyarakat meningkat.
“Bagi masyarakat Nganjuk yang menginginkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) secara offline dapat lansung datang ke MPP sejak tanggal 23 Juni 2024. Selain layanan adminduk, layanan sosial, pertanahan dapat di lakukan di satu tempat, yakni MPP," terang Gatut, Selasa (25/6/2024).
“Untuk mempertahankan zona hijau tersebut, Sekretaris Daerah, Nur Solekan menggelar rapat dengan Disdukcapil pada 11 Juni kemarin yang memutuskan untuk memindah layanan offline adminduk di MPP, terkait penyiapan sarana dan prasarana memakan waktu kurang lebih satu minggu, di bantu oleh tenaga dari Dinas Kominfo, akhirnya baru pada tanggal 23 Juni ini layanan adminduk dapat beroperasi di MPP," ungkap Gatut.
Di akui oleh Gatut, bahwa layanan adminduk sebagai layanan data dasar di MPP jika sebelumnya mang tidak seramai sekarang, karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap layanan data adminduk sehingga mereka akan tetap mencari di manapun tempatnya.
“Karena data adminduk termasuk data pribadi (private) saya menghimbau bagi warga, masyarakat Nganjuk untuk datang dan mengurus sendiri semua keperluan adminduknya, jangan melalui jasa orang lain, karena data adminduk merupakan data pribadi yang sensitif," pungkas Gatut.
Sementara dikatakan Soekonyono, Pengamat Kebijakan Publik mengatakan, "Mall Pelayanan Publik sebenarnya memang sudah ada sejak tahun 2019, namun penyelenggaraan pelayanan publik di satu tempat tersebut di rasa masih kurang optimal, termasuk dengan perpindahan kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dari jalan Dermojoyo ke MPP pada tahun 2022," ungkap Soekonyono.
Pada awal tahun 2023 Nganjuk meski sudah mempunyai MPP yang mengintegrasikan layanan publik dalam satu gedung mendapatkan nilai rapot kepatuhan dari Ombudsman 65.67 mssuk ke zona kuning (kualitas sedang), atas kunjungan dan koordinasi dengan Ombusdman di Surabaya, di tahun 2023 para pejabat tinggi Nganjuk melakukan pembenahan sektor layanan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, pemerintah desa, kecamatan dan puskesmas se Nganjuk untuk meningkatkan kulaitas layanan publiknya, kerja keras tersebut berbuah manis, Kabupaten Nganjuk mendapatkan nilai kepatuhan tinggi dan masuk ke zona hijau di tahun 2023.
Sebagai gambaran di MPP tersebut juga terdapat layanan perwakilan BPJS, ATR/BPN, Dinsd Pendidikan, serta layanan perizinan lainnya, Terasa humanis dengan penempatan fasilitas tempat bermain anak dan kantin di samping gedung MPP, serta lahan parkir yang luas di tengah hamparan areal p
ersawahan.(her)
