JATIMPOS.CO/MOJOKERTO - Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto menggelar pertemuan terbatas yang melibatkan jajaran pengurus tingkat kecamatan, digelar di Family Karaoke & Resto Den Bei, Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kamis (24/7/2025) sore.
Agenda yang dihadiri Ketua PKD Kabupaten Mojokerto Miftahuddin, Sekretaris Afifudin dan Humas Endik Sugiyanto ini bertujuan memperkuat barisan serta mempertegas arah gerak organisasi dalam mendukung pembangunan berbasis desa.
Humas PKD Kabupaten Mojokerto, Endik Sugiyanto, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penyamaan persepsi, terutama dalam menyikapi berbagai dinamika pembangunan di tingkat desa.
“PKD bukan hanya sekadar wadah silaturahmi kepala desa. Kami ini mitra strategis pemerintah daerah, yang siap menyukseskan program prioritas demi kesejahteraan masyarakat,” kata Endik yang juga Kepala Desa Pandanarum, Kecamatan Pacet.
Ia menegaskan, PKD sepenuhnya mendukung pola distribusi Bantuan Keuangan (BK) kepada desa yang digagas oleh Bupati Mojokerto, Muhamad Al Barra. Skema prioritas diberikan kepada desa-desa yang belum tersentuh bantuan dalam dua tahun terakhir, menurut Endik, merupakan langkah adil yang mencerminkan semangat pemerataan.
“Sudah saatnya desa-desa yang tertinggal dari sisi bantuan mendapatkan perhatian. Pemerataan adalah kunci membangun keadilan di akar rumput,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Endik juga menyampaikan bahwa PKD tetap berkomitmen mengawal jalannya visi-misi pemerintahan Mubarok (Muhamad Al Barra – Muhamad Rizal Octavian). Namun, ia menegaskan, jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, PKD tidak akan tinggal diam dan akan menyampaikan kritik secara elegan.
“Kami tetap di posisi sebagai mitra yang kritis dan konstruktif. Soal mutasi atau kebijakan birokrasi, itu sepenuhnya kewenangan Bupati. Kami tak akan ikut campur,” ujarnya lugas.
Menyoal soliditas internal, Endik mengingatkan seluruh anggota agar menjaga loyalitas terhadap organisasi. Ia menyatakan akan meninjau ulang keanggotaan kepala desa yang dinilai aktif di organisasi lain dan bertentangan dengan AD/ART PKD.
“Solidaritas adalah kekuatan utama kami. Kalau ada yang tak sejalan atau berseberangan, kami akan ambil sikap tegas,” tutupnya.
Perlu diketahui di Kabupaten Mojokerto ada dua organisasi kepala desa, semula digaungkan hanya ada organisasi yakni (PKD) Paguyuban Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Bupati Mojokerto H. Muhamad Al Barra pada beberapa bulan lalu. Kemudian tiba tiba muncul organisasi lain bernama (PKDI ) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia, dan baru dikukuhkan oleh DPD PKDI Jatim dan DPP Pusat, di Astoria, Selasa pekan ini. (din)
