JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Wali Kota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari, SE mengukuhkan Komite Komunikasi Digital (KKD) Kota Mojokerto periode 2023-2024, di ruang Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto, Kamis (7/12/2023) sore.
Pengukuhan KKD ini dihadiri Sekda Kota Mojokerto Guguk Tri Prasetyo dan Pengurus KKD Kota Mojokerto. Lembaga baru ini merupakan pertama kali ada di Jatim. Keanggotaannya terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, awak media, influencer dan sejumlah OPD Pemkot Mojokerto.
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur, Arif Rahman menyampaikan, KKD Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah tingkat II di Jawa Timur. “Komite Komunikasi Digital mensinergikan seluruh unsur. baik dari Pemerintahan, TNI, Polri, wartawan, relawan, dan akademisi,” ujar Arif Rahman.
Ia juga mengungkapkan, tujuan Komite Komunikasi Digital adalah memberikan edukasi, verifikasi informasi dan bisa sebagai pertimbangan hukum jika terjadi permasalahan di dunia digital.
“Masyarakat bisa mengadukan ke kami, tidak harus langsung ke APH,“ imbuhnya.
Dalam kesempatan itu Arif juga menjelaskan, Komite Komunikasi Digital sangat dibutuhkan di tahun Politik 2024. “Jelang Pileg, Pilpres banyak muncul kabar bohong/hoax yang bisa memecah kerukunan, maka KKD bisa melawan, menangkal kabar hoax yang beredar itu,“ tukasnya.
Sementara itu Wali Kota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, SE mengatakan, terbentuknya Komite Komunikasi Digital (KKD) Kota Mojokerto sebagai amanah dari keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/275/KPPS/013/2022 tanggal 13 April 2022. Wali kota juga mengungkapkan semangatnya adalah mendukung apa yang menjadi tujuan, target yang ingin dicapai Provinsi Jawa Timur terkait dengan peningkatan indeks literasi digital. “Parameter untuk mengukur literasi digital, pilar-pilar, kecakapan digital ini adalah terpublikasikannya informasi ke masyarakat,” tandasnya.
Ning Ita panggilan aktab wali kota mengungkapkan, Kota Mojokerto ikut berupaya mensukseskan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harapannya Komite Komunikasi Digital Kota Mojokerto bisa tancap gas menjalankan program yang telah disusun sebelumnya agar hasilnya bisa sesuai harapan.
“Semoga KKD yang baru dikukuhkan mampu menjalankan amanah dengan baik. Semoga Pemilu tanggal 14 Februari 2024 bisa menjadi pemilu yang damai, dingin, tanpa perpecahan, tanpa gesekan,” katanya.
Ning Ita juga menegaskan, KKD Kota Mojokerto periode 2023-2024 mempunyai peran strategis untuk memerangi hoaks dan mensukseskan pemilu 2024. ”Saya harap KKD Kota Mojokerto ikut mengamankan dan mensukseskan Pemilu 2024,” pungkasnya. (din/Adv)
