JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan bertranformasi menuju digital. Salah satunya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) Lamongan berbasis digital.
Pencanangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan inovasi dan model kreatif agar lebih efektif dijangkau masyarakat. Selain itu juga untuk mewujudkan good goverment menghadapi distruption era.
Berperan menjadi etalase tata kelola pemerintahan, MPP digital akan mengupgrade layanannya dari one stop service menjadi non stop service.
"Kita perlu melakukan transformasi untuk mencapai kualitas terbaik dan memberikan pelayanan mudah kepada masyarakat. MPP digital memberikan layanan non stop service yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja dengan sangat mudah," tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutannya pada kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik transformasi layanan menuju MPP digital 2023 di Aula Gadjah Mada Pemkab Lt.7. Rabu (04/01/2022).
Bahkan pelayanan publik dicantumkan pada program prioritas Lamongan yakni 100% pelayanan publik berkualitas. Meski mengalami penurunan pada penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tahun 2022 yakni sebesar 76% dari angka 83,16%, Lamongan terus berupaya melakukan perbaikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan lada seluruh unit pelayanan di Kabupaten Lamongan mulai dari Puskesmas sampai Badan atau Dinas penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi-evaluasi.
"Di MPP terdapat 34 counter layanan, namun hanya 20 yang aktif. 14 yang tidak aktif tersebut karena adanya integrasi secara elektronik sehingga tidak perlu tatap muka lagi. Kami akan terus melakukan evaluasi," ungkap Asisten Administrasi Umum Lamongan Mugito.
Sistem elektronik atau digital sudah sebagian berjalan di MPP Lamongan, seperti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan dua inovasi yakni Digital Signature dan SIPPOMA. Digital signature digunakan untuk melakukan proses perijinan penandatangannya dilakukan secara digital. Jadi dapat menandatangani berkas di mana saja.
Dalam bidang Pendidikan, PERPUSDA meluncurkan i-Lamongan yang menyajikan perpustakaan digital Lamongan sehingga bisa membaca buku di rumah saja.
Adapun layanan elektronik Sego Boran (Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan) yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang menjamin kemudahan dalam mengurus dokumen, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian serta aktivasi data.
Pada Dinas Lingkungan Hidup membangun terobosan bernama ‘Onlimo’ untuk memantau kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online yang ditempatkan di Desa Parengan Kecamatan Maduran, juga Aplikasi Sipola (Smart identification Pohon Lamongan) sebagai upaya menjaga keanekaragaman Hayati di Kabupaten Lamongan.
Dituturkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Set Wapres RI sekaligus Dosen Universitas Brawijaya Malang Fadilla Putra bahwa MPP digital ini sangat mudah dianalisis dengan ciri tidak adanya antrian secara fisik di instansi atau badan pelayanan daerah.
"MPP digital itu tidak ada lagi antrian fisik, baik dari Puskesmas atau instansi lainnya. Karena dari pendaftaran sudah berbasis elektronik, jadi masyarakat mengetahui mereka berangkat jam berapa, mendapat antrian berapa, dan akan dilayani jam berapa," tuturnya saat menjadi pemateri. (bis).
