JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Guna menyempurnakan manajemen pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan lakukan gelar pengawasan, di Pendopo Lokatantrra Kabupaten Lamongan, Selasa (27/12/2022).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutannya menuturkan, agar kegiatan di maksud tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, namun menjadikan pengawasan sebagai evaluasi kinerja di masing-masing instansi.
"Gelar Pengawasan Daerah acara rutin yang setiap tahun kita selenggarakan, tapi jangan dijadikan rutinitas, buat untuk gelar evaluasi kinerja kita masing-masing. Temuanpun masih dari itu ke situ dan kadang-kadang temuan yang kita lakukan berulang ulang itu di ulang terus," tutur Pak Yes saat membuka acara tersebut
Lebih lanjut, Pak Yes berharap, di tahun 2023 yang akan datang, seluruh Kepala OPD maupun Camat melakukan transformasi serta pengawasan dari suatu kebijakan maupun program.
"Januari sudah dilakukan lelang, seluruh OPD mempunyai program yang dapat dirasakan dan di lihat secara langsung oleh masyarakat buat satu, dua, atau tiga yang sekiranya bisa di rasakan sampai lebaran. Jangan sampai ketika masyarakat mudik masih banyak kekurangan. Sehingga ini harus di kawal terus," imbuh Pak Yes
Sebagai daerah yang sudah menerapkan manajemen pemerintahan berstandar internasional. Pak Yes menekankan, pengawasan menjadi aspek terpenting dari manajemen pemerintahan, baik pengawasan secara internal maupun eksternal.
"Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, apabila Kepala OPD Camat tidak tau apa persoalan masyarakat maka akan stagnan. APBD di tahun 2023 harus kita kawal dan mempunyai dampak yang baik untuk kepuasan dan kesejahteraan masyarakat secara umum," kata Pak Yes
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Lamongan Mugito mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk penyamaan visi program pelaksanaan kegiatan pemerintah selama satu tahun kedepan.
"Informasi hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif diperbaiki, sehingga semua kegiatan berdasarkan hasil temuan pemeriksaan. Setelah itu segera untuk mendapatkan tindak lanjutnya," ucapnya
Selain itu, sebagai pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah yakni di 27 Kecamatan, 33 Puskesmas, 48 sekolah SMP Negeri, 12 Kelurahan dan 482 desa, kata Mugito, administrasi masih menjadi kendala bagi sebagian instansi.
Guna mendukung tertib administrasi di setiap OPD, pada kesempatan yang sama juga digelar seminar manajemen resiko dan pemerintah daerah dari BPKP Provinsi Jawa Timur, untuk mengidentifikasi menilai mengelola dan mengendalikan risiko kecurangan. (bis).
