JATIMPOS.CO/MAGETAN - Kantor Bea Cukai Madiun dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Magetan menerapkan sanksi ultimum remedium terkait kasus rokok ilegal dengan pelaku berinisial S yang ditangkap di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan pada 15 Oktober 2024.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Madiun, P. Dwi Jogyastara dalam konferensi pers hasil operasi bersama penindakan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Magetan di Pendapa Surya Graha Kabupaten Magetan, Jum'at (28/2/2025).
Kepala Kantor Bea Cukai Madiun mengatakan, penerapan sanksi ultimum remedium diatur berdasarkan Undang-Undang Cukai maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54/2023 yang memuat ketentuan mengenai penghentian penyidikan dalam hal tindak pidana di bidang cukai melalui mekanisme ultimum remedium dengan membayar sanksi denda.
"Terhadap pelanggaran tersebut, di toko milik pelaku terbukti menyimpan dan menjual rokok ilegal yang ditindak pada 15 Oktober 2024 waktu lalu, diselesaikan dengan ultimum remedium. Di mana, pelaku mengajukan permohonan penghentian penyidikan dan membayar sanksi denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar," kata P. Dwi Jogyastara.
Sebelumnya, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan menangkap pelaku berinisial S dalam operasi bersama Gempur Rokok Ilegal pada 15 Oktober 2024 waktu lalu. Dalam operasi bersama tersebut, tim menemukan rokok ilegal di dalam toko milik S di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.
Rokok ilegal ditemukan di sebuah tas hitam dan di dalam rak bawah etalase toko serta di lantai dua toko tersebut. Sejumlah barang bukti rokok ilegal yang diamankan di antaranya 1634 bungkus rokok ilegal atau 31.468 batang, 40 rokok merek SKM atau sekitar 22.024 batang dan 14 merek rokok SPM atau sekitar 9.444 batang.
"Dari hasil pemeriksaan itu ditemukan cukup bukti bahwa S melakukan tindak pidana pasal 54, undang-undang cukai dengan unsur pasal salah satunya adalah menyediakan untuk dijual, karena toko itu memang miliknya. Selain itu, juga melanggar pasal 56, yaitu menimbun, menyimpan, memperoleh, dan memiliki," terang P. Dwi Jogyastara.
Pelaku S sempat ditahan di Lapas Madiun. Kemudian, pelaku mengajukan permohonan penghentian penyidikan dengan mekanisme ultimum remedium. Setelah disetujui, pelaku S membayar sanksi administrasi ke kas negara sebesar Rp 95 juta atau setara empat kali dari nilai cukai rokok ilegal yang seharusnya dibayar.
Kepala Kantor Bea Cukai Madiun juga mengatakan ultimum remedium merupakan asas dalam hukum pidana yang mengatur bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara.
Tujuan penerapan prinsip ultimum remedium adalah untuk mengakhirkan proses pidana penjara dengan memaksimalkan pemulihan kerugian negara di bidang cukai.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, Rudi Harsono, menegaskan bahwa operasi gempur rokok ilegal ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
Pihaknya akan terus bekerja sama dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya untuk memastikan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Magetan dapat ditekan seminimal mungkin.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Winarto menyampaikan, kejadian ini merupakan pembelajaran bagi semua pihak bahwa perbuatan ilegal tidak dibenarkan. Ia mengajak masyarakat untuk menghindari rokok ilegal karena melanggar undang-undang.
"Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran barang-barang ilegal," pungkasnya. (Adv/jum).
