JATIMPOS.CO/SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema super efisiensi anggaran dan opsi penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus 105 dolar AS per barel.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin apel di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (17/3/2026).
"Harga minyak per kemarin sudah tembus 105 US Dollar per barel. Dan ini harus kita lakukan antisipasi sangat ketat, sangat detail, kewaspadaan yang sangat tinggi karena kita tidak bisa memprediksi sampai kapan perang Amerika, Israel, ke Iran ini dan seterusnya," kata Khofifah.
Ia menegaskan langkah efisiensi anggaran perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, termasuk mencegah peningkatan kemiskinan.
“Jangan ada penambahan kemiskinan ekstrem, lalu yang miskin desil 1, desil 2 juga kita harus melakukan intervensi secara lebih komprehensif. Oleh karena itu hal-hal yang harus dilakukan, sumber anggarannya dari mana? Dari super-super efisiensi yang harus kita lakukan,” sambungnya.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah penyesuaian hari kerja ASN di kantor (luring) sebagai upaya menekan konsumsi energi.
"Apakah misalnya format 4 hari kerja, apakah format 3 hari kerja, apa 2 hari kerja, yang lain ini dalam keadaan kerja secara offline ya, yang kerja secara online tentu tidak boleh dianggap libur, mereka tetap harus menjaga productivity," jelasnya.
Namun, Khofifah menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu layanan publik esensial, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
"Yang akan melakukan proses simulasi, saya mohon Pak Wagub memimpin dan nanti kepala-kepala OPD, titik-titik mana yang sebetulnya tetap harus masuk full, misal layanan kesehatan misalnya, layanan pendidikan," katanya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya akan melakukan simulasi berbasis data untuk melihat dampak pola kerja terhadap konsumsi bahan bakar.
"Tujuannya untuk berkontribusi pada upaya pemerintah mengurangi volume dari BBM yang dibutuhkan," jelas Emil.
Ia menambahkan, jika terjadi penyesuaian harga akibat kondisi global, maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap struktur anggaran daerah.
Terkait imbas konflik global terhadap daerah, Emil menyebutkan bahwa kondisi Jatim dalam dua pekan terakhir belum terdampak signifikan.
"Sejauh ini justru boleh kami katakan situasi relatif kita syukuri, masih tergolong kondusif. Tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh terlena, itu sebabnya Ibu mengambil langkah proaktif seperti ini," ungkapnya.
Selain membahas mitigasi ekonomi, apel pagi tersebut juga difokuskan pada persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemprov Jatim memproyeksikan pergerakan massa yang masif.
"Ada sekitar 29,4 juta warga yang akan masuk ke Jawa Timur. Jadi bisa dari mana-mana karena ini ada yang liburan, ada yang mudik," kata Gubernur.
Untuk mengantisipasi dampak cuaca, operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sejak 16 Maret dan direncanakan berlangsung hingga 24 Maret 2026.
Pemprov Jatim juga menggelar program mudik gratis melalui jalur darat dan laut, termasuk rute Raas–Sapudi yang diperkirakan melayani sekitar 3.000 penumpang.
Di sisi lain, Gubernur kembali mengingatkan seluruh ASN agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik.
"Seluruh ASN Jawa Timur tidak boleh membawa kendaraan dinas untuk mudik. Jadi kendaraan dinas diparkir di kantor masing-masing," pungkasnya. (zen)
