DEWAN

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, Sumardi, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan massal di Kabupaten Mojokerto.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menilai rendahnya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari persoalan fokus belajar siswa dan pola pendampingan guru di sekolah.

JATIMPOS.CO/JAKARTA — Pelaksanaan Rakernas I PDI Perjuangan yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 partai dimaknai sebagai ruang konsolidasi strategis bagi seluruh kader, termasuk Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Munculnya kasus influenza A (H3N2) subclade K atau yang dikenal sebagai super flu menempatkan Jawa Timur sebagai wilayah dengan perhatian khusus. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan.

JATIMPOS.CO/ SURABAYA – Harapan warga Kota Surabaya untuk segera menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan baru pada awal 2026 harus tertunda.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menegaskan bahwa fokus kerja DPRD pada 2026 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur mulai mengemuka seiring kerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur di awal 2026. Salah satu temuan awal mengarah pada persoalan efektivitas, baik dari sisi struktur organisasi maupun arah bisnis perusahaan daerah.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur. Ia menegaskan, nilai dividen BUMD provinsi tidak boleh stagnan dan setara dengan BUMD kabupaten/kota.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat sebanyak 62 kasus infeksi influenza A (H3N2) subclade K atau super flu yang tersebar di delapan provinsi hingga akhir Desember 2025. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 23 kasus.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak dinilai sebagai respons atas situasi darurat sosial di Jawa Timur. Tingginya angka kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak menjadi alasan utama perlunya regulasi yang lebih kuat dan komprehensif.