JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Sejumlah catatan strategis disampaikan fraksi tersebut dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Bondowoso, Gina Balanza Mulia, mengatakan, APBD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran maupun banyaknya program pembangunan. Namun, harus mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Setiap program harus memiliki manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Salah satu poin yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah perlunya kebijakan pembebasan pajak daerah bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. PKB meminta Bupati Bondowoso menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) khusus sebagai landasan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut Gina, masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi paling sulit membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Pembebasan pajak daerah dinilai dapat menjadi salah satu bentuk intervensi jaring pengaman sosial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat rentan.
"Jangan sampai masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem justru semakin terbebani oleh kewajiban pajak. Karena itu, kami mendorong adanya regulasi yang jelas agar kebijakan pembebasan pajak ini bisa dilaksanakan dan tepat sasaran," katanya.
Selain persoalan kemiskinan, Fraksi PKB juga menyoroti pengelolaan aset milik pemerintah daerah. PKB mendorong Pemkab Bondowoso menyusun peta jalan atau road map penatausahaan aset agar seluruh kekayaan daerah memiliki kejelasan status, pemanfaatan, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sektor kesehatan, PKB pada prinsipnya mendukung penguatan fasilitas RSUD dr. H. Koesnadi melalui skema pinjaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, rencana pembiayaan tersebut harus didasarkan pada kajian kelayakan dan kemampuan keuangan yang terukur.
Gina menegaskan, pengembangan fasilitas rumah sakit tidak boleh berujung pada kenaikan tarif pelayanan yang memberatkan masyarakat. Peningkatan fasilitas harus tetap diikuti pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, serta memberikan akses bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
"Kami mendukung peningkatan kualitas RSUD, tetapi jangan sampai pengembangan fasilitas melalui pinjaman BLUD justru menjadi beban baru bagi masyarakat melalui kenaikan tarif pelayanan. Prinsip keterjangkauan harus tetap menjadi perhatian," tegasnya.
Pada sektor pendidikan, Fraksi PKB mendorong agar program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana mulai direalisasikan pada 2027. Program tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki anggota keluarga berpendidikan sarjana.
Menurut Gina, program beasiswa tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai rencana dalam dokumen perencanaan daerah. Pemerintah harus mulai menyiapkan langkah konkret agar masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
"Kami ingin program ini mulai direalisasikan pada 2027. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi," ungkapnya.
Sementara itu, terhadap program Ruas Jalan Tuntas atau RANTAS, PKB mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan jalan tidak cukup diukur dari panjang jalan maupun besarnya anggaran, melainkan juga kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
PKB meminta pengawasan pelaksanaan RANTAS diperketat, mulai dari perencanaan, penentuan prioritas ruas, proses pengadaan hingga pemeliharaan. Hal itu penting agar jalan yang dibangun tidak cepat mengalami kerusakan akibat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Gina mengingatkan, pembangunan infrastruktur harus mengutamakan kualitas agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
"Pembangunan jalan harus memperhatikan kualitas dan ketahanan hasil pekerjaan. Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi jalan yang dibangun tidak bertahan lama. Masyarakat membutuhkan infrastruktur yang benar-benar bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang," jelasnya.
Persoalan lingkungan perkotaan juga masuk dalam catatan Fraksi PKB. Pemerintah daerah didorong memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara bertahap, termasuk melalui pembangunan sabuk hijau atau green belt. Berdasarkan data Profil Satu Data Bondowoso 2024 yang dikutip dalam pendapat akhir tersebut, luas RTH yang dikelola langsung pemerintah tercatat 7,18 hektare.
Di bidang pertanian, PKB meminta pemerintah daerah mencari solusi agar program pemberian pupuk gratis bagi petani tembakau tetap dapat direalisasikan pada 2027. Program tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani tembakau yang pada tahun anggaran 2026 belum terlaksana secara optimal.
Fraksi PKB juga meminta penambahan dukungan anggaran bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bondowoso untuk mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur 2027. Pembinaan atlet dan pemenuhan sarana prasarana dinilai membutuhkan dukungan yang lebih serius dari pemerintah daerah.
Selain itu, PKB menyoroti penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya penerapan sistem merit dan manajemen talenta. Fraksi tersebut meminta penempatan ASN disesuaikan dengan kompetensi, termasuk penataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik agar kembali menjalankan tugas sesuai fungsi pelayanan dasar.
Dalam pendapat akhirnya, PKB turut memberikan sejumlah catatan terkait pengelolaan hibah, pengembangan pembiayaan kreatif atau creative financing, sosialisasi mekanisme SIPD RI Refactoring, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, optimalisasi Command Center Diskominfo, serta pemberian penghargaan bagi siswa, santri, dan mahasiswa berprestasi.
Gina menegaskan, seluruh catatan tersebut merupakan bentuk komitmen Fraksi PKB agar APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Setiap program harus memiliki target yang dapat dievaluasi. Setiap anggaran harus memiliki hasil yang dapat dirasakan, dan setiap kebijakan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat pembangunan secara adil," pungkasnya.(Eko)
