JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Meski memberikan persetujuan, Fraksi Golkar menyampaikan sembilan catatan strategis dan rekomendasi kebijakan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan APBD 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Mas Didik, dalam rapat paripurna persetujuan penetapan Raperda APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Salah satu perhatian utama Golkar adalah pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN). Fraksi ini mendorong penerapan sistem merit dan manajemen talenta agar penempatan maupun restrukturisasi jabatan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, serta rekam jejak kinerja.
" Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang distribusi tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Tenaga kesehatan yang berada di luar unit pelayanan dasar diminta dikembalikan ke puskesmas atau rumah sakit, sedangkan tenaga pendidik diarahkan kembali ke satuan pendidikan, " Kata Mas Didik.
Dalam aspek pengawasan birokrasi, Golkar juga menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) pada Inspektorat. Penguatan pengawasan internal dinilai penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Tak hanya itu, fraksi tersebut mendorong rotasi dan penyegaran jabatan secara berkala, khususnya bagi pejabat yang menduduki posisi strategis dan berisiko tinggi selama lebih dari lima tahun.
" Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjaga independensi pengawasan, " Ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Golkar memberikan perhatian terhadap rencana revitalisasi Alun-Alun Bondowoso dan pembangunan jogging track. Fraksi ini mengingatkan agar pengerjaan tidak hanya mengejar aspek estetika, tetapi juga memperhatikan kelayakan teknis, keselamatan pengguna, nilai ekologis, budaya lokal, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.
Golkar juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan aset. Seluruh aset daerah perlu diinventarisasi, ditertibkan, diamankan, dan dimanfaatkan secara produktif agar tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, terkait program prioritas kepala daerah, Golkar menegaskan pentingnya konsistensi antara visi dan misi dengan kebijakan penganggaran. Program RANTAS, Bondowoso Menyala, penanganan persampahan, penataan Alun-Alun, pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), pembebasan PBB-P2 bagi masyarakat miskin, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ketahanan pangan diminta menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD 2027.
Dalam bidang digitalisasi pemerintahan, Golkar mendorong penguatan peran Dinas Komunikasi dan Informatika. Menurut fraksi ini, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi harus dilihat dari tingkat pemanfaatan, efektivitas, integrasi data, dan manfaatnya terhadap pelayanan masyarakat.
Fraksi Golkar juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Integrasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
" Namun, skema pembiayaannya harus melalui kajian kelayakan komprehensif, terutama menyangkut kemampuan keuangan, risiko, dan keberlanjutan operasional, " Tuturnya.
Golkar mengingatkan agar kewajiban pengembalian pinjaman yang direncanakan bersumber dari pendapatan RSUD tidak berdampak pada peningkatan biaya pasien maupun penurunan kualitas pelayanan kesehatan.
" Kepentingan dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas, " Tambahnya.
Catatan lainnya menyangkut percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta regulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi. Pemerintah daerah juga diminta segera menyusun peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
Selain itu, Golkar mendorong pembenahan menyeluruh Perumda Ijen Tirta, mulai dari penataan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perbaikan pengadaan barang dan jasa, efisiensi operasional, hingga peningkatan kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Mas Didik, menegaskan bahwa persetujuan terhadap APBD 2027 harus diikuti dengan pelaksanaan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Keberhasilan APBD, menurutnya, tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran maupun realisasi belanja, tetapi dari kualitas pembangunan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"APBD harus menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso," demikian salah satu penegasan Fraksi Golkar dalam pendapat akhirnya.(Eko)
