JATIMPOS.CO//SURABAYA – Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf meminta pengisian jabatan di Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengutamakan kapasitas serta profesionalisme pejabat yang dipilih.
Menurutnya, biro baru tersebut harus diisi orang-orang yang mampu meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD dan BLUD. Pengisian jabatan strategis itu juga diharapkan tidak sekadar didasarkan pada kedekatan politik.
“Kalau bisa itu memang harus ditangani orang-orang yang punya kapasitas, profesional, dan tidak menjadi beban, malah menjadi progres baik untuk biro BUMD yang akan datang,” kata Musyafak saat diwawancarai di Gedung DPRD Jatim, Rabu (28/10/2026).
“Sehingga tidak sekadar hanya ‘ini adalah tim sukses saya atau tidak’. Kalau mengisi jabatan yang strategis seperti itu, tolong dikedepankan orang yang profesional,” sambungnya.
Musyafak menyebut penambahan personel untuk memperkuat kinerja biro merupakan kewenangan gubernur. Namun, ia berharap kewenangan tersebut digunakan untuk memilih orang-orang yang mampu menjalankan tugas secara profesional.
Terkait rencana perekrutan tenaga profesional dari luar Aparatur Sipil Negara (ASN), Musyafak memahami adanya keterbatasan regulasi. Meski demikian, ia menilai ASN yang tersedia tetap perlu diseleksi berdasarkan kapasitasnya.
“Kita masih mengikuti itu. Jadi yang ada ini pasti, walaupun ASN, kan mesti ada yang bagus,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan di Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD sedang memasuki tahap asesmen. Pengisian jabatan yang semula mempertimbangkan tenaga profesional dari luar ASN akhirnya diarahkan melalui mekanisme internal.
Adhy menjelaskan rencana tersebut terkendala ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena itu, penentuan pejabat akan dilakukan melalui seleksi dan asesmen ASN internal.
“Harapan kami sebenarnya dipimpin profesional dari luar. Tetapi ternyata aturannya belum memungkinkan untuk merekrut di luar ASN,” kata Adhy.
Pemprov Jatim menargetkan proses asesmen dan penunjukan pejabat definitif dapat segera diselesaikan. Gubernur Jawa Timur nantinya akan menentukan pejabat yang mengisi posisi tersebut.
“Kami upayakan pelantikan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Pembentukan biro tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD dan BLUD, termasuk memperbesar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. (zen)
