JATIMPOS.CO/SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Jawa Timur. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memastikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat turut dirasakan warga di wilayah pinggiran.
Menurut Cahyo, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Jawa Timur harus menjadi evaluasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Capaian pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan besar.
“Populasi yang besar adalah aset berharga. Namun, ini juga menjadi tantangan mendasar karena berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga infrastruktur penopang,” ujar Cahyo di Surabaya, Senin (12/10/2026).
Politikus Partai Gerindra tersebut mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang terus meningkat dan berada di atas rata-rata nasional. Namun, ia menilai pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Cahyo menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan, terutama wilayah Gerbangkertasusila plus yang menyumbang lebih dari 50 persen perekonomian provinsi. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan strategi pembangunan daerah.
“Pekerjaan rumah terbesar kita adalah pemerataan. Pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan sudah bagus, tetapi masih terpusat di kota-kota besar. Harus ada program konkret dan terintegrasi agar manfaat pembangunan betul-betul dirasakan masyarakat di wilayah pinggiran,” tegas legislator dari daerah pemilihan Surabaya tersebut.
Ia meminta Pemprov Jatim menyiapkan strategi khusus untuk memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan IPM tidak hanya mencerminkan kemajuan di wilayah tertentu, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara merata.
Selain pendidikan dan kesehatan, Cahyo menyoroti perlunya perlindungan bagi kelompok rentan, meliputi lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ia meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan diskriminasi, baik di lingkungan pendidikan maupun dunia kerja.
Menurutnya, literasi ekonomi bagi perempuan serta perlindungan anak juga perlu diperkuat untuk mencegah eksploitasi, pernikahan anak, dan berbagai bentuk diskriminasi sosial. Kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas.
Cahyo juga mengingatkan pentingnya pembangunan kebudayaan di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia harus tetap berlandaskan nilai budaya sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui pelestarian warisan budaya.
“Pembangunan SDM tidak boleh lepas dari akar budaya. Pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas nasional sangat penting untuk mencetak generasi muda yang berkarakter, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor kebudayaan,” pungkasnya. (zen)
