JATIMPOS.CO//SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti penurunan anggaran sektor pertanian, kehutanan, dan energi dalam Rancangan APBD Jatim 2027. Padahal, ketiga sektor tersebut masih berkaitan dengan program prioritas pembangunan daerah.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Dr. Soemarjono, M.Pd, menyampaikan sorotan tersebut saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/9/2026).
Soemarjono mengatakan, alokasi sejumlah sektor yang menjadi bagian dari prioritas Nawa Bhakti Jatim Agro dan Jatim Lestari justru mengalami penurunan dibandingkan 2026.
“Fraksi Gerindra sangat menyayangkan bahwa sejumlah sektor yang menjadi prioritas Nawa Bhakti Jatim Agro dan Jatim Lestari justru mengalami penurunan alokasi dibandingkan Tahun Anggaran 2026,” kata Soemarjono.
Dia memaparkan, anggaran sektor pertanian yang mencakup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Peternakan turun dari Rp376 miliar menjadi Rp267,42 miliar atau berkurang 28,9 persen.
Sementara itu, anggaran sektor kehutanan turun dari Rp208 miliar menjadi Rp185,35 miliar atau 10,9 persen. Sedangkan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral turun dari Rp57 miliar menjadi Rp46,52 miliar atau 18,4 persen.
“Mengapa alokasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Energi justru menurun, padahal program-program strategis seperti Kemandirian Pangan, Asuransi Petani, dan Bersih dengan Renewable Energy (BERSERI) masih tercantum sebagai Program Kerja Prioritas Tahun 2027?” ujarnya.
Karena itu, Gerindra mempertanyakan alasan penurunan anggaran tersebut. Soemarjono juga meminta Pemprov Jatim menjelaskan keberlanjutan program kedaulatan pangan dan energi yang telah dirintis pada periode sebelumnya.
“Bagaimana keberlanjutan program-program strategis kedaulatan pangan dan energi yang dirintis pada periode sebelumnya, agar tidak terhenti akibat pergeseran tema pembangunan tahunan dari kemandirian pangan-energi (2026) menuju penguatan pelayanan dasar (2027)?” kata Soemarjono.
Selain itu, Fraksi Gerindra turut mencermati alokasi sektor pariwisata yang hanya mencapai Rp10,72 miliar. Menurut fraksi, besaran tersebut perlu dijelaskan mengingat Jawa Timur memiliki potensi wisata yang besar.
“Apa strategi konkret untuk sektor Pariwisata yang hanya dialokasikan Rp10,72 miliar, agar tetap relevan mendukung Program Kerja Prioritas Desa Wisata Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara)?” ujarnya.
Soemarjono menegaskan, catatan tersebut menjadi bagian dari sejumlah hal yang masih perlu mendapatkan penjelasan dan pendalaman sebelum Raperda APBD Jatim 2027 ditetapkan.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemprov Jatim tetap memperhatikan keberlanjutan program pertanian, kehutanan, energi, dan pelayanan kesehatan primer dalam pembahasan APBD 2027.
“Pemerintah Provinsi harus lebih berani dan cermat dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah sesuai kapasitas riilnya, menjaga konsistensi Belanja Modal dan infrastruktur strategis,” pungkas Soemarjono. (zen)
