JATIMPOS.CO/PAMEKASAN – Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menilai makna kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan pengibaran bendera. Menurutnya, kemerdekaan juga harus dirasakan masyarakat melalui penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
Pesan tersebut disampaikan Ali Masykur setelah mengikuti agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI bersama jajaran DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pamekasan secara virtual di Ruang Paripurna, Jumat (14/8/2026).
Menurut politikus PPP tersebut, pidato kenegaraan menjadi momentum untuk melihat bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI merupakan kewajiban kita bersama sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Ali Masykur.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian Ali adalah ketahanan pangan. Ia mengapresiasi tren produksi dan ketersediaan pangan di Pamekasan, khususnya komoditas padi dan jagung, dalam satu tahun terakhir.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk pendampingan dan pengawalan TNI-Polri di lapangan.
Namun, Ketua DPRD Pamekasan dua periode itu mengingatkan keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi. Petani, kata dia, juga harus memperoleh manfaat ekonomi dari sektor tersebut.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya berbicara soal produksi. Petani juga harus mendapatkan manfaat ekonomi sehingga ketahanan pangan berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Ali memaknai momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai kesempatan untuk memperluas makna kemerdekaan dalam kehidupan masyarakat.
“Semoga HUT ke-81 RI ini menjadi momentum merdeka yang semestinya merdeka. Bebas dari kemiskinan, terbebas dari keterpurukan keamanan, serta terlindungi dari kejahatan seksual maupun bentuk kejahatan lainnya. Kemerdekaan ekonomi adalah fondasi utamanya,” tegasnya.
Selain ketahanan pangan, Ali juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai masuk ke daerah.
Ali meminta program tersebut tidak berhenti pada pembangunan gedung maupun pembentukan struktur kepengurusan. Menurutnya, KDKMP perlu memiliki aktivitas ekonomi yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
“Jangan sampai bangunannya sudah ada, tetapi aktivitas ekonominya belum berjalan. Kita perlu memastikan kapan mulai beroperasi dan siapa yang mengelolanya,” ujarnya.
Ali juga mendorong keterbukaan mengenai pengelolaan KDKMP. Menurutnya, pengelola koperasi, baik dari unsur masyarakat maupun pemerintah daerah, perlu memiliki kapasitas dan menjalankan tugas secara profesional.
“Yang paling penting adalah bagaimana koperasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi program yang secara administratif sudah selesai,” imbuhnya.
Ali juga melihat peluang KDKMP menjadi bagian dari ekosistem program bantuan sosial pemerintah. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya, menurutnya, dapat dikaitkan dengan aktivitas ekonomi koperasi sepanjang pelaksanaannya sesuai ketentuan.
Jika dikelola dengan baik, Ali menilai aktivitas ekonomi melalui KDKMP berpotensi memberikan dampak lanjutan bagi masyarakat desa.
Karena itu, ia mengajak pemerintah, masyarakat, dan insan pers ikut melakukan pengawasan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Cita-cita besar Presiden harus diimbangi dengan kesatuan niat, tekad, dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran birokrasi sampai perangkat pemerintahan paling bawah,” pungkasnya. (did)
