JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) DPRD Kabupaten Bondowoso meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati Bondowoso ke dalam program kerja yang nyata.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (20/7/2026).
Ketua Fraksi Golkar, Kukuh Rahardjo, menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan kepala daerah, tetapi juga pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengeksekusi program prioritas secara konsisten dan bertanggung jawab.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi tersebut, capaian itu menunjukkan adanya komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik.
Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Predikat tersebut harus menjadi fondasi untuk membangun pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
" Kita juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan APBD, hingga percepatan pembangunan agar besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak disebabkan oleh tertundanya program pembangunan maupun pelayanan publik, " Ungkapnya.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperbaiki proses perencanaan, penyusunan dokumen teknis, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat koordinasi antar lembaga agar pembangunan berjalan tepat waktu dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan semata besarnya pendapatan daerah atau tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat infrastruktur dasar.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, FPG meminta seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Disamping itu, Fraksi Golkar juga menyampaikan penekanan agar kepala OPD mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam setiap program prioritas yang telah ditetapkan.
"Kami meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk menerjemahkan visi dan misi Bupati, menjalankan program-program prioritas secara sungguh-sungguh, mempublikasikan seluruh capaian kinerja kepada masyarakat, serta secara ksatria mengakui apabila terjadi kelalaian maupun kegagalan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab. Sebagai penanggung jawab program, Kepala OPD harus menjadi garda terdepan dalam menjalankan visi misi Bupati dalam situasi dan kondisi apa pun," tegasnya.
Tak hanya menuntut akuntabilitas, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala OPD yang mampu menunjukkan kinerja baik dan mencapai target pembangunan secara terukur.
"Reward atas prestasi yang dicapai kepala OPD harus diberikan secara berkala dan terukur sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil," Ujarnya.
Untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target, FPG meminta Sekretaris Daerah mengambil peran lebih aktif dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi.
"Oleh karena itu kami meminta kepada Sekretaris Daerah untuk memonitor, mengevaluasi, serta memproyeksikan kinerja birokrasi secara objektif sehingga pelaksanaan visi-misi kepala daerah dapat berjalan optimal," Pungkasnya. (Eko)
