JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Jatim melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2025 menyoroti tingginya angka kemiskinan di wilayah Madura meski capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur secara umum dinilai positif, dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin (11/5/2026).
Rekomendasi tersebut disampaikan juru bicara Pansus LKPJ, Khusnul Arif, S.Sos., dalam agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporannya, Pansus mengapresiasi penurunan angka kemiskinan Jawa Timur dari 9,56 persen pada September 2024 menjadi 9,30 persen pada September 2025 atau turun sekitar 89.530 jiwa.
“Selama enam tahun terakhir (2020–2025), Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak menurunkan jumlah penduduk miskin secara absolut secara nasional, sebesar 781.680 jiwa,” ujar Khusnul Arif.
Meski demikian, Pansus menyampaikan keprihatinan atas masih tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah, khususnya Madura.
“Kabupaten Sampang masih mencatat 20,61 persen penduduk miskin, Kabupaten Bangkalan 18,25 persen, dan Kabupaten Sumenep 17,02 persen,” katanya.
Selain tiga daerah di Madura, Pansus juga mencatat Kabupaten Probolinggo dengan angka kemiskinan 16,05 persen dan Tuban 14,13 persen masih berada jauh di atas rata-rata provinsi.
Karena itu, DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis spasial dan lebih terfokus pada wilayah kantong kemiskinan.
“Strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat spasial dan berkonsentrasi pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tidak sekadar mengandalkan program nasional yang merata,” ujar Khusnul.
Selain isu kemiskinan, Pansus juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi provinsi pada 2025 tercatat 5,33 persen atau melampaui nasional yang sebesar 5,11 persen. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum merata.
Pansus mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan mencapai 7,01 persen, sementara Kota Kediri hanya 1,68 persen.
Di sektor pendidikan, DPRD Jatim menyoroti stagnasi rata-rata lama sekolah yang masih berada di angka 8,39 tahun atau setara kelas VIII SMP selama empat tahun terakhir.
Pansus juga menilai penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur perlu diwaspadai karena masih didominasi sektor informal.
“Sebesar 62 persen tenaga kerja Jawa Timur merupakan pekerja sektor informal dan hanya 38 persen di sektor formal,” kata Khusnul Arif.
Dalam rekomendasinya, DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi meningkatkan fokus pembangunan pada wilayah miskin, memperkuat akses pendidikan, meningkatkan kualitas pekerjaan formal, hingga mempercepat optimalisasi aset daerah dan pembenahan tata kelola anggaran. (zen)
