JATIMPOS.CO/KOTA PASURUAN — Warga menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan dan akurasi data penerima bantuan sosial dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Pasuruan dari Partai NasDem Mochammad Hasjim Asjari, Jumat (14/3/2026).
Dalam pertemuan yang digelar di kediaman Hasjim tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami, terutama saat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS.
Sejumlah warga mengaku masih menemui kendala dalam proses administrasi maupun mekanisme rujukan ke rumah sakit lain.
Salah seorang warga, M. Majid, mengatakan sebagian masyarakat masih belum memahami alur pelayanan ketika menggunakan BPJS.
“Kadang masyarakat bingung dengan alur pelayanan. Ketika harus dirujuk ke rumah sakit lain, banyak yang tidak tahu harus mulai dari mana,” ujarnya.
Selain layanan kesehatan, warga juga menyoroti akurasi data sosial yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Mereka menilai pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar bantuan dapat tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Hasjim Asjari mengatakan persoalan pelayanan BPJS dan ketepatan data sosial kerap muncul dalam setiap agenda reses.
“Keluhan terkait BPJS maupun data sosial seperti DTSEN sering muncul ketika kami bertemu masyarakat. Aspirasi ini akan kami bawa ke forum dewan untuk dibahas bersama pihak terkait,” kata Hasjim.
Ia menambahkan data sosial yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan penerima program bantuan.
“Jika data tidak diperbarui secara berkala, maka bantuan bisa tidak tepat sasaran. Karena itu evaluasi dan perbaikan pendataan perlu terus dilakukan,” ujarnya.
Melalui forum reses tersebut, warga berharap adanya sosialisasi yang lebih jelas mengenai prosedur penggunaan BPJS serta mekanisme pembaruan data sosial agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan saat mengakses layanan maupun program bantuan.
Bagi Hasjim, pertemuan langsung dengan warga menjadi cara penting untuk memahami persoalan di lapangan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat itu nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam agenda kerja DPRD Kota Pasuruan. (shl)
