JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pengangguran pada 2026 mulai menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai sektor riil hingga kini belum bergerak optimal, sehingga berpotensi menekan pasar tenaga kerja ke depan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Hari Yulianto mengatakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terlebih dengan rencana kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 2026.
“Kita harus jujur. Sektor riil kita belum berjalan baik. Ini ancaman bagi tenaga kerja kita khususnya di tahun 2026 mendatang. Belum lagi ditambah UMK 2026 yang akan naik," ujar Hari, saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (24/12/2025).
Menurut anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu solusi strategis untuk menahan laju PHK dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia menegaskan, penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
“Bukan hanya pemerintah yang membuka kerja. Tapi bagaimana UMKM bisa tumbuh. Itu yang harus terus kita dorong,” tegasnya.
Hari menyebut, penguatan UMKM dapat dimulai dari sektor paling sederhana hingga usaha berbasis digital. Menurutnya, seluruh jenis usaha memiliki potensi menjadi solusi ketenagakerjaan.
“Dari start-up, sampai UMKM klasik. Gerobak gorengan pun bisa jadi solusi,” katanya.
Di internal PDI Perjuangan Jawa Timur, lanjut Hari, sejumlah langkah konkret telah disiapkan untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui penguatan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (BPEK) serta koperasi PDI Perjuangan MegaBhakti yang telah memperoleh dukungan permodalan.
“Itu nanti akan kita arahkan ke sana. Untuk membuka peluang kerja,” jelasnya.
Hari juga menyoroti peran generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Menurutnya, potensi ekonomi digital harus dimanfaatkan secara maksimal.
Ia mencontohkan pameran yang digelar dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan, yang menampilkan Media Pintar PDIP (MPP), sebuah platform marketplace internal bagi kader.
“Konsepnya seperti Shopee atau Tokopedia. Tapi sementara untuk kader,” ungkapnya.
Platform tersebut lanjutnya diharapkan menjadi pintu masuk Gen Z untuk terlibat dalam UMKM berbasis digital, termasuk di Jawa Timur.
Hari menilai langkah antisipatif tersebut penting, mengingat data PHK masih terjadi sepanjang 2025. Di Jawa Timur, tercatat lebih dari 4.000 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari–Oktober 2025.
Secara nasional, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, jumlah PHK mencapai sekitar 79.302 orang sepanjang Januari–November 2025. Sementara itu, jumlah pengangguran di Jawa Timur masih berada pada kisaran 0,9 hingga 1 juta orang.
"Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, jumlah absolutnya tetap besar," ucapnya.
Ia menegaskan, besarnya potensi pengangguran tersebut menjadi alasan kuat agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan tidak menunggu hingga masalah membesar.
"Angka ini memang signifikan dan patut diwaspadai, namun tetap tidak sebanding dengan total jumlah pengangguran nasional yang mencapai jutaan orang. Sehingga kita tidak boleh menunggu. 2026 harus disiapkan dari sekarang,” pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Sidoarjo tersebut. (zen)
