JATIMPOS.CO/TRENGGALEK — DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pembahasan, dua isu mengemuka: perbaikan infrastruktur jalan dan penurunan dana transfer dari pusat yang berdampak pada postur APBD tahun depan.
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebut banyak fraksi menyoroti efisiensi serta pembiayaan infrastruktur.
"Dari teman-teman fraksi, semuanya banyak yang menanyakan tentang efisiensi kita dari pusat. Terus tentang infrastruktur. Jadi ada dua hal itu yang besar yang ditanyakan oleh teman-teman," katanya usia memimpin sidang paripurna DPRD, Jum'at (10/10/2025).
Menurut Doding, proyeksi transfer pusat ke daerah untuk Trenggalek turun sekitar Rp153 miliar. Namun ada penambahan sekitar Rp33 miliar, sehingga neto turun ±Rp120 miliar.
"Yang pertama yang dikurangi dana desa. Dana desa ini dikurangi Rp. 24 miliar. Terus yang kedua sana bagi hasil itu pengurangannya agak ekstrem, Rp. 47 miliar. Kuota terbesar di dalam bagi hasil ini, dana cukai yang kemarin tahun 2025 sebesar Rp. 32 miliar, sekarang 0. Makanya turunnya sampai dengan Rp. 47 miliar," terang Doding.
Di sisi lain, DAU disebut tertekan karena kebutuhan gaji dan operasional, termasuk PPPK rekrutan terakhir yang harus dibiayai daerah sebesar Rp43 miliar.
Di antara kabar baik, DAK nonfisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) disebut naik ±Rp15 miliar, dan hasil komunikasi ke kementerian terkait membuat DAK fisik infrastruktur jalan bertambah ±Rp19 miliar.
“Dari pengurangan Rp153 miliar, tertutup kenaikan TPG dan DAK fisik sekitar Rp33 miliar, sehingga kita minus Rp120 miliar,” ujar Doding.
Ia menambahkan, eksekutif–legislatif bersama TAPD menyiapkan skenario APBD 2026 sekitar Rp1,9 triliun melalui opsi pinjaman daerah; tanpa pinjaman, proyeksinya sekitar Rp1,8 triliun.
“Strateginya, belanja birokrasi kita ketatkan, sedangkan belanja infrastruktur justru perlu ditambah agar masyarakat tidak terdampak,” tandasnya.
Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara, mewakili bupati, menyampaikan fraksi-fraksi hampir semuanya menyoroti infrastruktur serta penurunan transfer pusat.
"Alhamdulillah dapat melakukan lobi-lobi ke pusat, akhirnya dapat ditekan di angka Rp120-an miliar. Sekitaran itu kalau tidak salah. Ini secara nasional seluruh daerah, kabupaten/ kota dan provinsi mengalami yang sama, karena ini bagian dari kebijakan pemerintah pusat," imbuhnya. (Ard)
