JATIMPOS.CO/SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (22/8/2025) siang.
Ia menegaskan arah Perubahan APBD (P-APBD) 2025 difokuskan pada efisiensi belanja, penguatan layanan dasar, serta kesinambungan fiskal dengan menutup defisit melalui SiLPA 2024 tanpa menambah utang.
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai konsekuensi logis atas dinamika dan perkembangan yang tidak sejalan dengan asumsi awal,” ujar Khofifah.
Khofifah menyebut penyesuaian itu selaras kebijakan pusat. “Tahun Anggaran 2025 diwarnai dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” katanya.
Pada sisi pendapatan, proyeksi P-APBD 2025 bertambah Rp91,18 miliar menjadi Rp28,539 triliun. Kenaikan terutama dari PAD (pajak dan retribusi) sebesar Rp283,49 miliar, sementara transfer pusat terkoreksi turun Rp192,31 miliar imbas penyesuaian melalui KMK 29/2025.
Belanja daerah ikut disesuaikan: belanja operasi naik Rp1,698 triliun, belanja modal bertambah Rp459,61 miliar untuk mengejar porsi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja, sementara BTT disesuaikan turun Rp54,82 miliar.
Pemerintah provinsi menekankan kualitas belanja dengan memastikan pemenuhan mandatory spending dan program yang berdampak langsung ke publik.
Pada pembiayaan, Khofifah menegaskan tidak ada penambahan utang. “Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 4 triliun 706 miliar 266 juta 66 ribu rupiah lebih seluruhnya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2024,” ucapnya.
Pembiayaan neto sebesar Rp4,397 triliun dipakai menutup defisit, sesuai koridor PMK 75/2024. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, ada investasi daerah Rp300 miliar dalam bentuk pinjaman non permanen ke PT BPR Jatim (Perseroda) untuk menjalankan skema baru Prokesra sebagai pengganti subsidi bunga.
Di sektor layanan dasar, Khofifah memastikan alokasi pendidikan minimal 20 persen. Agenda pendidikan mencakup Double Track SMA, revitalisasi SMK lewat sekolah pengampu, program MILEA, BPOPP, beasiswa siswa prasejahtera, pendidikan kesetaraan vokasi, SMA boarding, dan BOSDA untuk madrasah diniyah.
Di infrastruktur, prioritas meliputi pemeliharaan 1.671 km jalan provinsi, peningkatan pelabuhan dan terminal strategis beserta konektivitas Trans Jatim Plus dan Trans Laut Jatim, pengembangan SPAM regional (kapasitas 100 liter/detik), hingga penanganan rutilahu dan jambanisasi.
Pemprov juga menyiapkan langkah penguatan ekonomi rakyat. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus dikawal; hingga kini terbentuk 8.494 koperasi.
“Pada Rancangan P-APBD 2025, telah direncanakan kegiatan pendampingan untuk penguatan kelembagaan dan SDM pengelola koperasi sehingga diharapkan koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan membawa manfaat untuk menurunkan kemiskinan, memotong mata rantai distribusi, mencegah inflasi,” jelas Khofifah.
Dukungan sosial mencakup perluasan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) dan bantuan alat bantu disabilitas. Di ketenagakerjaan, 16 UPT BLK akan memfokuskan pelatihan sesuai kebutuhan industri 4.0 dan society 5.0.
Untuk pertanian, ada tambahan alsintan, penguatan petani milenial, pendampingan penyuluh, serta dorongan pupuk organik.
Khofifah menutup dengan komitmen tata kelola fiskal hati-hati dan penguatan kapasitas aparatur; Pemprov mengalokasikan 0,35 persen belanja untuk diklat ASN—melampaui ketentuan minimal 0,34 persen pada Permendagri 15/2024.(zen)
