JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya dalam rangka pembahasan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 semester pertama dan prognosis 6 bulan kedepan, di ruang rapat komisi I DPRD Setempat, Selasa (29/07/2025)
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja OPD selama setengah tahun anggaran berjalan.
Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Setyo Budi menyampaikan bahwa rakor ini menjadi forum penting dalam menilai pelaksanaan program dan serapan anggaran OPD.
Evaluasi yang dilakukan nantinya menjadi rujukan untuk menyusun langkah strategis ke depan dalam rangka membangun Bondowoso yang lebih baik.
" Rapat ini tidak sekadar mengevaluasi, tapi juga menjadi tolak ukur bagi OPD dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan anggaran ke depannya," Kata Budi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso.
Komisi I juga menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program pada semester pertama, maka DPRD siap memberikan rekomendasi perbaikan agar tidak terulang di semester kedua maupun tahun berikutnya.
Salah satu perhatian serius dalam rapat tersebut tertuju kepada Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Komisi I menilai, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh inspektorat masih perlu ditingkatkan. Hal ini merujuk pada beberapa temuan terkait penggunaan anggaran desa yang dinilai kurang maksimal.
" Inspektorat harus lebih jeli dan tajam dalam melakukan pengawasan, terutama di desa-desa. Penggunaan dana desa yang tidak maksimal bisa berdampak pada pelayanan publik di tingkat bawah," tegas Ketua Komisi I.
Tak hanya itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga menjadi perhatian Komisi I dalam rakor tersebut. Komisi I menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan rotasi, mutasi, dan open bidding pejabat OPD demi efektivitas tata kelola pemerintahan.
"Kami menyarankan agar rotasi dan mutasi segera dilakukan. Apalagi anggarannya sudah tersedia, tinggal realisasinya saja. Ini penting untuk mendukung optimalisasi kinerja birokrasi," imbuhnya.
Menurutnya, dengan adanya penyegaran di lingkungan birokrasi, diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin meningkat. Rotasi dan open bidding juga menjadi instrumen untuk memastikan pejabat yang mengisi jabatan strategis benar-benar sesuai kompetensi.
Komisi I juga mengingatkan bahwa kelemahan-kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran. Karena itu, forum rakor ini menjadi ajang refleksi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Lebih lanjut, jika pada Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2025 terdapat sisa atau tambahan anggaran, maka Komisi I siap mendukung penyesuaian program yang dianggap mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Selama usulan programnya rasional dan berdampak langsung ke masyarakat, kami pasti merespon secara positif di P-APBD," Pungkasnya.
Komisi I DPRD Bondowoso berharap, komunikasi yang terjalin melalui rakor ini bisa memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk kemajuan Bondowoso. (Eko)
