JATIMPOS.CO/SURABAYA – Dugaan praktik curang dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Timur masih kerap terjadi. Ombudsman Jatim menyoroti adanya “siswa titipan” yang diduga masuk sekolah melalui jalur tidak resmi atas rekomendasi pihak tertentu.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, angkat bicara. Ia menyebut praktik seperti itu memang belum sepenuhnya hilang, termasuk adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan demi meloloskan siswa tertentu masuk sekolah negeri.
Namun, menurutnya, evaluasi pelaksanaan SPMB tidak hanya soal praktik titipan. Komisi E juga menyoroti minimnya masa sosialisasi dan teknis pelaksanaan SPMB 2025, terlebih sistem ini baru pertama kali diterapkan tahun ini.
"Ada satu catatan yang menarik bahwa model SPMB ini adalah model pertama di tahun ini di era pemerintahan Presiden Prabowo. Yang sebelumnya kita tahu selama hampir 10 tahun ya pada saat masa pemerintahnya Pak Jokowi itu namanya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," ujar Puguh, Senin (21/7/2025).
Pada era PPDB, sistem zonasi berdasarkan jarak rumah ke sekolah menjadi komponen utama. Namun, SPMB hadir dengan skema baru yang memperluas jalur penerimaan.
"Nah, sistem SPMB ini menjadi sistem yang berbeda sama sekali dengan zonasi. Di mana di situ ada ruang penerimaan lewat jalur afirmasi, prestasi, kemudian domisili, termasuk kalau di Jawa Timur ada golden ticket untuk mereka yang sebelumnya menjadi ketua OSIS ataupun penghafal Al-Qur'an," urainya.
Puguh menyoroti singkatnya waktu sosialisasi aturan teknis yang berdampak pada kebingungan di lapangan saat proses SPMB berlangsung.
"Kita tahu memang waktu dari mulai ditetapkan SPMB, juklak juknisnya dari Kemendikdasmen itu turun sampai kemudian menjadi produk regulasi di Pemprov Jatim itu memang waktunya tidak panjang," ucapnya.
"Memang ini menjadi bahan evaluasi yang serius, yang mendalam. Supaya di tahun depan proses sosialisasi, proses seleksi, proses SPMB yang dilakukan di seluruh wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini bisa berjalan dengan baik ya atas evaluasi-evaluasi yang sekarang, salah satunya yang terkait dengan titipan-titipan tersebut," lanjutnya.
Meski begitu, Puguh mengapresiasi Dinas Pendidikan Jatim yang telah mengadopsi sistem berbasis website. Menurutnya, langkah ini cukup efektif meminimalisir praktik titip-menitip siswa.
"Kami juga mengapresiasi karena sebenarnya terkait potensi adanya titipan-titipan itu sudah bisa diminimalisir Dinas Pendidikan Pemprov Jatim ini dengan mengadopsi sistem penerimaan yang berbasis website itu," tuturnya.
"Jadi penapisan mulai dari publikasi penerimaan, kemudian seleksi, kemudian penapisan dari peserta yang sudah mendaftar sampai kemudian penutupan itu kan semuanya sekarang sudah satu pintu informasinya lewat website SPMB Pemprov Jatim itu," lanjutnya.(zen)
