JATIMPOS.CO/TUBAN - Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro mendampingi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky juga menerima dokumen hasil pemeriksaan penggunaan anggaran 2024 dari BPK. Hal ini menyusul penghargaan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diterima Bupati Tuban secara berturut-turut 10 kali.
DPRD Tuban yang diketuai dari politisi partai Golkar ini menerima laporan hasil pemeriksaan penggunaan anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Kamis (17/4/2025). Dokumen dan penghargaan diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin kepada Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro.
Pemandangan demikian menurut Sugiantoro merupakan pembuktian bahwa legislatif dan eksekutif hubungan kerjanya harmonis. Dalam konteks ini capaian WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 wajar diterima lembaganya.
“Predikat WTP yang diterima selama 10 kali berturut – turut membuktikan tidak ada permasalahan dalam mengelola keuangan daerah,” tutur Sugiantoro.
Predikat WTP ke 10 kalinya, kata dia, memberi gambaran jelas bahwa legislatif dengan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan menunjukkan hal positif. Hal ini dapat menjadi modal penting untuk melanjutkan program-program pembangunan berikutnya.
Kader terbaik Golkar di Tuban ini optimis, Mas Lindra bersama jajarannya mampu lebih baik melaksanakan program pembangunan, sehingga ke depannya hasil pembangunan bisa dirasakan lebih merata oleh Masyarakat Tuban.
"Kami yakin Mas Bupati Tuban bersama OPD Pemkab Tuban mampu mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kinerjanya sehingga proses pembangunan Kabupaten Tuban berjalan sesuai dengan harapan," katanya.
Dia menegaskan, harmoni komunikasi ini menjadi bukti juga bahwa stake holder pemerintahan di Tuban profesional menjalankan peran dan tugasnya masing-masing.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky berterima kasih atas laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Tuban tahun 2024. Opini WTP yang berhasil dicapai sebanyak 10 kali menjadi keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai regulasi dan amanat perundang-undangan. Capaian kinerja yang diraih menjadi wujud kerjasama antara Pemkab Tuban dengan DPRD.
“Opini WTP ke-10 berturut-turut ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi semua pihak. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Tuban, DPRD Tuban dan stakeholder terkait yang terus menunjukkan semangat dalam menciptakan dan mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Mas Lindra.
Mas Lindra juga berharap agar seluruh jajaran Pemkab Tuban terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan inovatif demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya masyarakat. (min)
