JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan mencari solusi agar tenaga honorer tetap bisa bekerja tanpa menambah angka pengangguran.
Ahmad Dhafir menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat harus diterjemahkan dengan bijak.
Ia meminta agar anggaran disisir kembali untuk memastikan APBD 2025 tetap mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan.
"Jangan sampai seperti di daerah lain, ada PHK massal yang justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Bagaimanapun, jika tenaga honorer kehilangan pekerjaan, dampaknya sangat luar biasa, termasuk meningkatnya angka pengangguran," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ada lebih dari 3.000 tenaga honorer di Bondowoso yang sudah masuk dalam database. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang berpihak pada mereka agar tetap dapat bekerja dengan tenang tanpa termakan isu-isu yang tidak jelas.
"Kami dari DPRD bersama Pemkab masih akan mencarikan solusi terbaik. Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan, apalagi dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kita harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk memastikan anak-anak mereka tetap bisa makan bergizi dan tidak mengalami stunting," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Pemkab mencari alternatif solusi dalam pengelolaan anggaran, termasuk memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga honorer.
"Kami berharap APBD 2025 disusun dengan cermat, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan tidak mengabaikan tenaga honorer yang sudah bekerja selama ini. Kita harus bersama-sama mencari jalan keluar agar mereka tetap bekerja dan pembangunan tetap berjalan," pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, diharapkan Pemkab Bondowoso dapat mengambil langkah strategis dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya tenaga honorer. (Eko).
