JATIMPOS.CO//BANYUWANGI – Kelompok relawan BARISTAN mengadakan acara penutupan, tasyakuran, serta klarifikasi terkait isu-isu yang berkembang selama kontestasi Pilkada 2024. Acara ini berlangsung di Resti Cafe PAG Pondok Alam Glenmore, Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, pada Sabtu (07/12/2024).
Acara dihadiri oleh para anggota militan BARISTAN yang datang dari berbagai wilayah di Banyuwangi.
Ketua Umum BARISTAN, Noto Suwarno, menegaskan bahwa BARISTAN tidak memiliki kaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) mana pun. Ia juga menepis tudingan yang mengaitkan kelompoknya dengan pihak tertentu di kalangan ASN selama Pilkada.
"BARISTAN murni memperjuangkan salah satu pasangan calon, dan itu telah kami buktikan di lapangan. Opini yang beredar tentang keterlibatan ASN, termasuk menyebut nama seorang Sekda, sama sekali tidak benar. Jika ada pihak yang mengatasnamakan BARISTAN dan melibatkan ASN, kami akan mengambil langkah hukum," tegas Noto.
Dalam kesempatan tersebut, Noto menyatakan bahwa BARISTAN versi sebelumnya dibubarkan karena sebelumnya hanya berbentuk forum yang belum memiliki legalitas formal. Saat ini, BARISTAN telah bertransformasi menjadi organisasi resmi yang fokus pada program pemberdayaan masyarakat.
"BARISTAN yang baru ini akan berjalan dengan legal formal dan arah implementasi yang lebih jelas. Kami memiliki road map lima tahun ke depan yang diawali dari Banyuwangi, lalu diperluas ke wilayah Tapal Kuda," ujar Noto.
Noto juga mengungkapkan bahwa BARISTAN telah menjalin kerja sama dengan beberapa NGO internasional untuk mendukung program-program pemberdayaan di bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan.
"BARISTAN penyambung lidah dari program-program pemerintah pusat, daerah. Kita juga akan dijadikan pengembangan implementasi masyarakat dari program yang ada dalam rangka pembuktian di lapangan. Tentang program-program yang ada, BARISTAN akan koordinasi dengan dinas-dinas dan tidak mungkin berdiri sendiri karena ini program pemerintah dan kita harus bersinergi. Apakah nanti kita di A, B atau C? Artinya kita punya ketentuan ada komitmen dengan pihak-pihak luar yang betul-betul untuk pemberdayaan masyarakat pertanian, perkebunan dan kelautan," pungkas Noto. (Ren)
