JATIMPOS.CO/SURABAYA — Jurnalis Ekonomi-Bisnis Surabaya (JEBS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Refleksi Jawa Timur 81 Tahun dan Outlook Ekonomi Jatim 2026” di Hotel Kampi Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim, Asosiasi Pemilik Truk Indonesia (Aptrindo) Jatim, PWI Jatim, JMSI, akademisi, dan pemerintah. Pembahasan berfokus pada tantangan serta prospek perekonomian Jawa Timur.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi, daya saing perdagangan, dan ketersediaan energi bagi industri. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Adik menyebut ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,33 persen pada 2025. Pertumbuhan berlanjut sebesar 5,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dan 5,72 persen pada triwulan II 2026.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan Jawa Timur tercatat 9,06 persen pada Maret 2026, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,42 persen pada Mei 2026. Adik menilai tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan.
Ia juga menyoroti kesesuaian kompetensi lulusan perguruan tinggi dan sekolah vokasi dengan kebutuhan industri. Kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah dinilai penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus memperkuat daya tarik investasi.
Selain ketenagakerjaan, Adik menilai pemanfaatan hasil riset kampus oleh industri masih perlu diperkuat. Kadin berupaya menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan riset perguruan tinggi agar inovasi dapat dikembangkan menjadi produk dan teknologi bernilai ekonomi.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga, Prof. Rudi Purnowono, menekankan pentingnya memperkuat investasi manufaktur, termasuk melalui evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Evaluasi diperlukan untuk melihat kontribusi kawasan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah industri.
Menurut Rudi, keberhasilan KEK tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk. Keterkaitan industri besar dengan industri menengah, kecil, dan UMKM juga diperlukan agar manfaat investasi menjangkau pelaku usaha lokal.
“Kalau industri besar tumbuh, diharapkan bisa mengerek industri menengah. Ketika industri menengah naik, mereka juga bisa mengangkat industri kecil. Keterkaitan inilah yang akan meningkatkan kinerja industri secara keseluruhan,” ujarnya.
Rudi juga menyoroti kontribusi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jawa Timur terhadap investasi nasional yang disebutnya cenderung menurun. Menurutnya, daya saing daerah, informasi bagi investor, serta ketersediaan energi dengan harga kompetitif perlu menjadi perhatian.
Dari sisi energi, pasokan listrik dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali disebut masih lebih tinggi daripada permintaan. Namun, harga energi tetap menjadi tantangan bagi industri karena memengaruhi biaya produksi dan daya saing manufaktur.
Sektor industri hasil tembakau (IHT) turut menjadi sorotan. Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar mengatakan industri tersebut menghadapi tekanan akibat penurunan produksi, melemahnya daya beli, dan peredaran rokok ilegal.
Sulami memaparkan, penerimaan cukai hasil tembakau pada 2025 mencapai Rp221,7 triliun atau 90,8 persen dari target APBN, turun 2,1 persen dibandingkan 2024. Produksi rokok nasional juga disebut menurun dari sekitar 317 miliar batang pada 2024 menjadi 307 miliar batang pada 2025.
Ia juga menyebut survei Universitas Gadjah Mada menunjukkan pangsa rokok ilegal meningkat dari 6,9 persen pada 2023 menjadi 13,97 persen pada 2025. Menurutnya, kondisi tersebut menambah tekanan terhadap industri rokok legal.
Sulami menilai kenaikan cukai dan kesenjangan harga antargolongan rokok berpotensi membuat konsumen beralih ke produk yang lebih murah. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi industri dan daya beli masyarakat dalam menentukan kebijakan cukai 2026, termasuk tidak menaikkan tarif cukai.
Dari sisi pasokan energi, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan berbagai sektor, mulai dari industri, perdagangan, pertanian, perikanan, logistik hingga pariwisata, membutuhkan pasokan energi yang andal.
Ia menyebut jaringan distribusi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjangkau 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan dukungan 1.117 SPBU dan 699 Pertashop serta fasilitas penyaluran avtur untuk sejumlah bandara.
“Dukungan energi tidak hanya hadir melalui BBM di SPBU, tetapi juga menjangkau berbagai simpul transportasi dan aktivitas ekonomi. Kami terus menjaga keandalan sarana, fasilitas, dan distribusi agar kebutuhan energi terpenuhi sesuai peruntukannya,” ujar Ahad. (red)
