JATIMPOS.CO/SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat kegiatan silaturahmi Satgas Penanganan Premanisme bersama para pengusaha kafe dan restoran di Lobby lLt.2 Balai Kota Surabaya, Jumat (9/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur, serta para pelaku usaha kafe dan restoran di Kota Pahlawan.

Dalam kesempatan tersebut, Eri Cahyadi mensosialisasikan keberadaan Satgas Penanganan Premanisme serta penerapan sistem parkir portal dan digital. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan bagi pengusaha.

Eri menegaskan, pengusaha yang mengalami gangguan, rasa tidak aman, atau kesulitan dalam proses pembangunan maupun pengelolaan parkir akibat ulah oknum tertentu, diminta tidak ragu melapor ke Satgas Penanganan Premanisme.

“Satgas ini terdiri dari seluruh unsur Forkopimda Kota Surabaya. Begitu ada laporan, kami turun bersama dan prosesnya cepat. Dalam waktu 2x24 jam harus sudah tuntas dan pelakunya tertangkap,” tegas Eri.

Ia memastikan layanan Satgas Penanganan Premanisme gratis tanpa pungutan biaya. Pengusaha dapat melapor melalui Call Center 112 maupun Call Center Polri 110.

“Tugas kami menjaga keamanan dan kenyamanan pengusaha. Mereka membayar pajak, dan pajak itu digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Amanah ini harus kami jaga,” ujarnya.

Eri juga mengungkapkan bahwa Satgas Anti Mafia Tanah, yang menjadi bagian dari Satgas Penanganan Premanisme, telah menangani kasus sengketa sertipikat tanah dan saat ini tengah berproses di pengadilan.

Selain itu, Eri mengimbau pengusaha kafe dan restoran untuk menerapkan sistem parkir non tunai menggunakan portal atau mesin EDC berbasis QRIS dan e-money. Menurutnya, sistem ini akan menciptakan transparansi antara pengusaha, pengunjung, dan Pemkot Surabaya.

“Non tunai akan membangun kepercayaan dan menguatkan pembangunan karena tidak ada lagi saling curiga,” tambahnya.

Ketua Apkrindo Jawa Timur, Ferry Setiawan, menyambut positif langkah Pemkot Surabaya. Ia menyebut sosialisasi ini memberikan rasa aman sekaligus semangat baru bagi pengusaha yang selama ini enggan bersuara meski mengalami gangguan.

“Dengan adanya Satgas ini, pengusaha tidak perlu takut melapor. Kami mendukung penuh upaya Pemkot dan Forkopimda untuk memberantas premanisme,” pungkas Ferry.(fred).