JATIMPOS.CO//SURABAYA – Dewan Pers menggelar Workshop Peliputan Pikada 2024 di Four Point Hotel Jl. Tunjungan Surabaya, Jum’at (9/8/2024). Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas peliputan media cetak dan elektronik terhadap Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Timur.
“Dewan Pers ingin menciptakan ruang publik yang kondusif, sehat, dan bebas dari berita palsu (fake news) serta hoaks,” ujar komisioner Dewan Pers, Totok Suryanto dalam pemaparannya.
Disebutkan, di tengah persiapan menuju Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, peran pers bukan hanya sebagai pilar demokrasi, tetapi juga sebagai agen literasi politik bagi masyarakat.
Totok Suryanto, menyoroti peran pers sebagai jembatan antara proses politik dan masyarakat luas. “Media bukan sekadar pelapor, tapi juga pendidik. Di tengah derasnya arus informasi, pers harus mampu memberikan panduan yang jelas dan objektif kepada masyarakat dalam memahami isu-isu Pilkada,” ujar Totok.
Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya fenomena disinformasi dan berita palsu yang kerap muncul menjelang pemilu.
Pers diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, dengan memperkuat etika jurnalistik dan komitmen terhadap kebenaran. Salah satu kunci sukses penyelenggaraan ajang demokrasi ini adalah terciptanya ruang publik yang kondusif, sehat, dan bersih dari berita palsu serta hoaks.
Pada kesempatan yang sama, praktisi data, Dwi Eko Lokononto, yang akrab disapa Luki, memberikan wawasan tentang pentingnya membaca dan mencermati data survei Pilkada.
Dalam sesi tersebut, Luki menekankan bahwa Pilkada serentak di 37 provinsi pada tahun 2024 menjadi tantangan besar bagi lembaga survei, terutama lembaga survei papan atas yang mungkin kesulitan melayani seluruh daerah tersebut.
“Banyak lembaga survei baru yang muncul, beberapa di antaranya bahkan dibayar oleh kandidat dan menjadi bagian dari tim sukses. Hal ini dapat menyebabkan bias dalam hasil survei. Oleh karena itu, penting bagi media untuk tidak menjadi ‘keranjang sampah’ bagi informasi yang tidak akurat. Media harus memahami metodologi survei politik agar dapat menyajikan data yang benar-benar relevan dan objektif,” ujar Luki.
Selain itu, Yadi Hendriana, anggota Dewan Pers lainnya, menambahkan bahwa pers juga berperan penting dalam meningkatkan literasi politik masyarakat.
“Dalam Pilkada ini, pers tidak hanya melaporkan, tapi juga berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat. Pers harus bisa menyajikan informasi yang tidak hanya faktual, tetapi juga mendidik, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih matang dalam memilih pemimpin,” ungkapnya.
Workshop ini juga menekankan pentingnya peran pers dalam mengedukasi masyarakat, sehingga mereka dapat berperan serta dalam mengawasi tahapan persiapan, pelaksanaan, serta proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Interaksi masyarakat dalam pemberitaan oleh pers akan sangat membantu untuk melihat parameter tingkat kesuksesan persiapan Pemilu dan Pilkada.(zen)
