JATIMPOS.CO/SURABAYA - Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar semua pihak memperhatikan serius disiplin protokol kesehatan (Prokes) dan mengharapkan agar para saksi dari pasangan calon juga melakukan rapid test serta pergantian masker bagi Petugas Pemungutan Suara (PPS).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada rapat koordinasi Desk Pilkada Provinsi Jatim bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto , Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Dr Mohammad Dhofir, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Choirul Anam, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sidoarjo, Hudiyono, Kepala Kecamatan dan Kepala Puskesmas Se-Sidoarjo, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (7/12/2020) malam.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan semua pihak harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Ia mengharapkan agar puskesmas sudah siap membantu rapid test bagi petugas PPS. Selain itu, ia juga mengharapkan agar dilakukan rapid test untuk para saksi pasangan calon karena hal itu saat ini belum masuk item persyaratan.
"Energi nakes (Tenaga Kesehatan) harus disiapkan, kalau besok sudah terdeksi ada beberapa yang reaktif, maka sudah harus di ganti (PPS), setelah reaktif pun kita harus turun, saya pun menyampaikan kepada Dinkes Provinsi Jatim , Kepala Biro Pemerintahan dan Polda Jatim, saya bilang, kalau hari ini saksi tidak masuk item yang dipersyaratkan, koordinasikan dengan pusat, juga dilakukan koordinasi secara internal," tegasnya.
Menurutnya, bahwa urusan kesehatan para saksi bukan hanya urusan pasangan calon. "Hari ini nggak bisa kita bilang kalau saksi urusan paslon, ini urusan kemanusiaan menurut saya, kalau urusan kemanusiaan, monggo kalau misalnya rapid test-nya kurang, maka harus di rapid oleh Puskesmas," ujarnya.
Rapid test untuk para saksi tersebut, guna mengantisipasi kejadian yang terkonfirmasi positif. "Kalau satu orang terkonfirmasi positif, tidak terdeteksi karena otg, lalu beliau ada di satu TPS dari pagi, sampai dini hari, sangat mungkin, bagaimana kemudian kalau ada hal yang tidak kita inginkan lalu terjadi," ujarnya.
Dikatakannya, bahwa perhatian terhadap pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, termasuk rapid test para saksi menjadi tugas bersama. " Itu adalah tugas kita bersama maka atas nama khifdun Nafsi, atas nama perlindungan nyawa, perlindungan jiwa, maka kita menolong bersama-sama," ujarnya.
Tidak hanya soal rapid test untuk para saksi paslon, Gubernur Khofifah juga meminta semua pihak memperhatikan dan melaksanakan pergantian masker bagi PPS, karena mereka bertugas selama 12 jam, yang menurut aturan prokes harus ganti masker tiga kali.
"Saya menghitung kalau itu 12 jam, maka masker harus ganti tiga kali, para dokter dan kepala puskesmas, saya juga akan menugaskan Tagana untuk keliling, kalau ada yang ngantri kok tidak bermasker, saya ingin kita saling memberikan support, meskipun per TPS ada stok maskernya, belum tentu petugasnya memperhatikan bahwa empat jam maksimal harus ganti masker," katanya.
"Bisa dibayangkan, kalau tidak ganti masker setelah itu di pakai minum dan di pakai makan, yang muslim ada wudhunya, ini semuanya kita jaga seminimal mungkin, apa yang bisa menjadikan penyebab kemungkinan orang terkonfirmasi atau tertular," tegasnya. (yus)
