JATIMPOS CO/JOMBANG - Jelang Pilkada serentak 27 Nopember 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang gelar debat publik terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang tahun 2024, Sabtu malam (16/11/2024).
Pada sesi debat terakhir ini, tema dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, yakni sesi pertama bidang sosial, sesi kedua bidang kesehatan dan lingkungan, serta sesi ketiga bidang hukum dan pemerintahan.
"Debat terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 merupakan amanah dari mekanisme Pilkada tahun 2024. Hal ini juga menjadi upaya kami dalam memfasilitasi para calon Bupati dan calon Wakil Bupati,” jelas Ketua KPU Kabupaten Jombang Ahmad Udi Masjkur.
Udi menuturkan, Debat merupakan metode dalam kegiatan kampanye yang dimana kegiatan kampanye merupakan perwujudan menginformasikan luas mengenai program, visi dan misi dari masing-masing pasangan calon.
Ia menyampaikan, melalui debat terbuka mari bersama-sama selenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang tahun 2024 lebih berkualitas dengan semangat yang edukatif dan informatif.
"Kami dari KPU Kabupaten Jombang akan tetap terus berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi integritas dan menjunjung tinggi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jombang yang lebih berkualitas,” imbuhnya.
Pantauan dilokasi debat, saat sekmen sesi pertama, yaitu penyampaian pemaparan visi dan misi serta program kerja dari masing-masing pasangan calon secara bergantian mulai dari nomor urut 1 (satu) yang diberikan waktu selama 5 (lima) menit.
Sementara, Pasangan Calon nomor urut 1 Mundjidah Wahab dan Sumrambah menyampaikan gagasan berbasis pengalaman di bidang pemerintahan dan hukum, pelayanan kesehatan dan penurunan stunting, serta wujudkan keadilan sosial untuk Jombang maju mewujudkan pembangunan merata masyarakat sejahtera.
"Saya bersama mas Rambah telah memberikan bukti keberhasilan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan bukti peningkatan Indeks Good Government (IGG) Jombang tahun ke tahun. Pada tahun 2021 72,71 dan tahun 2023 menjadi 77,59,” sebut Mundjidah Wahab calon Bupati Jombang nomor urut 1 (satu).
Hj Munjidah juga menambahkan, layanan dasar Pemerintah sudah masyarakat Jombang rasakan pada saat 5 (lima) tahun terakhir, salah satunya yaitu pembuatan akte kelahiran, Katu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dapat dilakukan dengan mudah dan gratis tanpa ada biaya.
Selain itu, Layanan kesehatan juga telah didekatkan dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat di Kabupaten Jombang terdapat 15 rumah sakit, dan 34 puskesma telah hadir di seluruh kecamatan berserta tenaga kesehatan, serta 72 puskesma pembantu hadir di kawasan padat penduduk.
“Untuk menurunkan stunting, kita sudah melakukan pencegahan dengan membangun 19.429 MCK dalam waktu 5 tahun. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan unichef untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kapasitas tenaga ormas untuk pendidikan masyarakat dalam mencegah stunting,” katanya.
Munjidah menambah, dalam menjalankan pembangunan kita selalu mengajak partisipasi masyarakat secara keseluruhan, hal ini diyakini pembangunan tidak akan bergerak cepat dan bermanfaat secara luas serta merata tanpa kebersamaan dengan masyarakat.
Ditempat sama, Pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 (dua) Warsubi dan Salman menyampaikan, kami telah mengunjungi masyarakat 302 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Jombang untuk mendengar apa yang dikeluhkan dan menjadi harapan masyarakat.
"Masyarakat banyak mengeluh atas banyaknya pengangguran, belum lagi persoalan kemiskinan yang ada di Jombang angkanya masih tinggi. Kita butuh solusi untuk menyelesaikan kondisi tersebut,” ucapnya.
Ia menyebutkan, dalam menyelesaikan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jombang, Warsubi dan Salman memiliki program membangun desa. Hal ini bertujuan agar dapat menyelesaikan persoalan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ditingkat desa.
Selain itu, ada program peningkatan anggaran posyandu untuk balita, ibu hamil, dan lansia. Dan bagi warga Jombang yang belum memiliki BPJS akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBD sehingga tidak ada lagi warga Jombang kesulitan biaya berobat.
“Infrastruktur dan layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan. Mulai dari Puskesmas hingga RSUD kami juga memiliki program beasiswa untuk dokter dan tenaga kesehatan serta mengawal tenaga kesehatan yang statusnya masih honorer untuk menjadi P3K,” tambahnya.
Permasalahan sosial seperti pengangguran akan menjadi konsentrasi kami dengan program 1 Dusun 1 wirausaha baru, menumbuhkembangkan UMKM agar menjadi naik kelas melalui pelatihan modal, digitalisasi, dan pemasaran. Mempermudah dan memfasilitasi penguasaan agar bisa membuka lapangan kerja dan memperkerjakan masyarakat Jombang.
Pungkasnya. (her)
