JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso terus mendorong digitalisasi pembayaran di sejumlah destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi tersebut diyakini mampu memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan sekaligus menekan potensi kebocoran transaksi di lapangan.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus Disparbudpora di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan.
Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Electronic Data Capture (EDC) terus diperluas di objek-objek wisata yang dikelola pemerintah daerah.
"Penggunaan QRIS dan EDC terus kami dorong. Tujuannya agar transaksi non-tunai semakin meningkat," kata Gede usai rapat kerja bersama Komisi III DPRD Bondowoso, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, sistem pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengunjung, tetapi juga mempermudah pencatatan seluruh transaksi sehingga penyetoran pendapatan dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.
Dengan mekanisme tersebut, potensi kebocoran penerimaan dari sektor pariwisata diharapkan dapat ditekan karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik.
Meski demikian, Gede mengakui penggunaan transaksi non-tunai di destinasi wisata Bondowoso saat ini masih relatif rendah. Persentasenya bahkan belum mencapai 20 persen dari total transaksi yang terjadi.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi Disparbudpora. Namun, pihaknya optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring semakin masifnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kemudahan serta keamanan pembayaran digital.
Selain itu, Disparbudpora juga menjalin koordinasi dengan Bank Jatim untuk mempercepat adopsi transaksi nontunai di kawasan wisata.
"Kami juga berkoordinasi dengan Bank Jatim agar dengan sistem cashless ini bisa ada reward kecil-kecilan bagi pengunjung wisata dan bisa mempercepat penggunaan transaksi non-tunai secara menyeluruh," ujarnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Disparbudpora juga memaparkan realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai sekitar 93,7 persen. Sisa anggaran yang belum terserap sebagian besar berasal dari belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan, karena masih terdapat sejumlah formasi jabatan yang belum terisi.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran pada 2026, Gede memastikan Disparbudpora tetap berupaya menjalankan seluruh program prioritas, khususnya pengembangan sektor pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga agar tetap mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso.(Eko)
