Ketua DPRD Jatim Sebut Usulan Rp10 Triliun Pemprov Tak Logis
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua DPRD Jawa Timur Drs. M. Musyafak menilai usulan program Pemprov Jatim sekitar Rp10 triliun ke pemerintah pusat tidak logis dan berisiko spekulatif.
JATIM POS online
Portal Berita Jawa Timur JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua DPRD Jawa Timur Drs. M. Musyafak menilai usulan program Pemprov Jatim sekitar Rp10 triliun ke pemerintah pusat tidak logis dan berisiko spekulatif.
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda jawaban gubernur atas PU fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No.3/2010 tentang Penanggulangan Bencana, Senin (27/10/2025), anggota Fraksi Gerindra Ahmad Hadinuddin, mengingatkan bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar ajang tanya jawab.
JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Mojokerto atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Graha Whicesa, Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (28/10/2025).
JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Komisi 1 DPRD Bondowoso menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di ruang Komisi 1 DPRD Bondowoso, Sabtu (25/10/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, terutama terkait efisiensi dan penyesuaian anggaran pada tahun mendatang.
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Khusnul Arif menilai potensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kota-kota besar Jatim sangat terbuka, khususnya Surabaya, Malang Raya, dan wilayah Gerbangkertosusila.
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi PKB DPRD Jawa Timur melalui juru bicara Yoyok Mulyadi dalam rapat paripurna, Kamis (23/10/2025), menegaskan Perda No.3 tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik sebaiknya tidak dicabut, melainkan direvisi agar selaras dengan regulasi pusat.
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Komisi A DPRD Jawa Timur menyampaikan nota penjelasan sebagai pemrakarsa Raperda Perubahan Kedua atas Perda No.1/2019 tentang Penyelenggaraan Trantibum (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat) dalam rapat paripurna, Senin (27/10/2025).
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi PPP–PSI DPRD Jawa Timur menyatakan setuju menggunakan metode omnibus untuk pembahasan Raperda Pencabutan Enam Perda, namun mendorong agar Perda No.10/2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh tetap dipertahankan sebagaimana pendapat gubernur. Sikap itu disampaikan juru bicara Nurul Huda dalam rapat paripurna, Kamis (23/10/2025).
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Komisi D DPRD Jawa Timur menyiapkan Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi sebagai payung hukum keberlanjutan moda transportasi di Jatim.
JATIMPOS.CO/SURABAYA — Komisi B DPRD Jawa Timur menyiapkan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan bagi pembudidaya ikan serta petambak garam. Inisiatif ini ditujukan menopang target kemandirian pangan dan swasembada garam nasional tahun 2027.