JATIMPOS.CO/TRENGGALEK — Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menggelar layanan kesehatan mata gratis bagi warga Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Senin (11/5/2026).
Kegiatan rutin tahunan ini merupakan inisiasi Novita bersama lembaga yang didirikannya, UPRINTIS Indonesia, dengan menggandeng mitra strategis seperti Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT. JET. Agenda ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui kesehatan indra penglihatan.
Dalam kunjungannya, Novita menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari implementasi 10 Program Pokok PKK yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
"Kami terus melangkah untuk memberikan pelayanan optimal. Kami menyadari peran kami sebagai pengayom masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang konsisten kami jalankan dari tahun ke tahun," ujar Novita di sela-sela kegiatan.
Selain memberikan layanan medis, penggiat pemberdayaan perempuan dan UMKM ini juga menyoroti keresahan warga terkait banyaknya kartu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinonaktifkan. Meski berada di Komisi VII DPR RI, Novita merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi akar rumput.
Ia menyatakan keprihatinannya terhadap kendala birokrasi kesehatan, seperti manajemen Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang seringkali menyulitkan warga saat membutuhkan penanganan darurat di rumah sakit.
"Masalah kesehatan itu sama pentingnya dengan pangan. Jangan sampai program-program krusial ini tergeser oleh fokus pada satu kebutuhan saja. Dampak dari tidak diprioritaskannya layanan kesehatan bagi warga ekonomi lemah sangatlah luar biasa," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari temuan di lapangan, Novita berkomitmen untuk mendorong rekan sejawatnya di parlemen, khususnya Komisi IX DPR RI, agar mendesak Kementerian Kesehatan memperbaiki arah kebijakan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi rakyat miskin.
"Saya mendorong pemerintah untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya. Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua, tanpa hambatan birokrasi yang membebani masyarakat kecil," pungkasnya.(ard)
