JATIMPOS.CO/JAKARTA – Tingginya kebutuhan informasi publik mengenai Sekolah Rakyat mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat tata kelola komunikasi.
Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan melalui media sosial Kemensos. Pertanyaan terbanyak berkaitan dengan lokasi, jadwal, dan ketersediaan Sekolah Rakyat.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pengembangan LENSA SR atau Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif. Mekanisme ini dikembangkan sebagai bagian dari tata kelola komunikasi publik untuk memastikan informasi mengenai Sekolah Rakyat menggunakan data yang valid, konsisten antarunit, dan responsif terhadap perkembangan isu.
Kebutuhan tersebut muncul karena informasi mengenai Sekolah Rakyat berasal dari berbagai kanal. Data program, aduan publik, pemberitaan, media sosial, dan informasi lapangan sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu siklus tata kelola komunikasi.
Respons terhadap isu juga masih dilakukan berdasarkan kasus per kasus dan bergantung pada koordinasi antarpihak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan narasi antarunit atau antarkanal serta keterlambatan dalam penyampaian klarifikasi.
"Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat dan terhindar dari narasi hoaks di media sosial," kata Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman Taufik, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/08/2026).
Melalui LENSA SR, informasi tidak langsung diolah menjadi materi publikasi. Informasi terlebih dahulu dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra/Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, hingga informasi lapangan.
Informasi tersebut selanjutnya dikonfirmasi kepada PIC atau unit pemilik substansi untuk memastikan data yang digunakan akurat, terbaru, terkonfirmasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, informasi diolah menjadi narasi dan rekomendasi respons sesuai kebutuhan.
Mekanisme tersebut terdiri atas enam tahapan, yakni penangkapan dan klasifikasi isu serta narasi, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi respons dan narasi, serta pemantauan dan pembelajaran organisasi.
Penguatan tata kelola tersebut telah memasuki tahap implementasi dengan tersusunnya Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 3240/1/HM.01.03/8/2026 tentang Rekomendasi Isu dan Respons Komunikasi Sekolah Rakyat pada 27 Agustus 2026.
Nota tersebut memuat isu prioritas, rujukan informasi yang telah dikonfirmasi, tingkat risiko isu, serta arahan penggunaan FAQ dan rujukan narasi yang sama.
Dokumen tersebut telah disampaikan kepada unit pusat, Balai Besar, Sentra Terpadu/Sentra, serta kepala Sekolah Rakyat sebagai rujukan bersama.
Dalam rekomendasi tersebut, terdapat lima kebutuhan utama yang menjadi perhatian, yaitu ketepatan dan kemutakhiran data, kecepatan konfirmasi substansi, konsistensi informasi antarunit dan antarkanal, keamanan publikasi anak dan keluarga rentan, serta pencatatan tindak lanjut isu.
Aspek perlindungan anak menjadi bagian penting karena komunikasi mengenai Sekolah Rakyat bersinggungan dengan anak dan keluarga rentan. Karena itu, materi publikasi diarahkan untuk memenuhi prinsip data-safe dan child-safe, termasuk menghindari eksposur terhadap kerentanan serta identitas sensitif anak.
Respons terhadap isu juga disesuaikan dengan tingkat risikonya. Isu ringan dapat ditangani melalui jawaban layanan, FAQ, atau koreksi informasi.
Sementara isu dengan risiko sedang dapat memerlukan klarifikasi resmi atau konten penjelas yang dikoordinasikan dengan Biro Hubungan Masyarakat. Adapun isu yang berkaitan dengan keselamatan anak, kekerasan, kebocoran data, integritas anggaran, atau dugaan pelanggaran hukum akan dieskalasikan sesuai kewenangan.
Untuk menjaga konsistensi informasi, LENSA SR dilengkapi Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe.
Instrumen tersebut dirancang sebagai dokumen yang dapat diperbarui mengikuti perkembangan isu, aduan masyarakat, pemberitaan, percakapan media sosial, dan informasi lapangan.
Ke depan, LENSA SR diarahkan menjadi bagian dari tata kelola komunikasi publik Sekolah Rakyat secara berkelanjutan. Pengembangannya mencakup pelembagaan Forum Isu Mingguan, konsolidasi isu, aduan, pemberitaan, media sosial, dan informasi lapangan ke dalam matriks atau dashboard, serta pembaruan FAQ dan bank narasi berdasarkan hasil pengolahan isu.
"Semoga ke depan LENSA SR menjadi rujukan sebagai program layanan informasi terintegrasi, tidak hanya dalam lingkup Sekolah Rakyat, tapi juga program lain seperti PKH, Sembako atau layanan lain di Kemensos. Sehingga semakin banyak masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses informasi dan terhindar dari hoaks," kata Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico.
Dengan pendekatan tersebut, Kemensos berharap kebutuhan informasi publik mengenai Sekolah Rakyat dapat dipenuhi melalui informasi yang terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan perlindungan anak dan keluarga rentan. (red)
