JATIMPOS.CO/JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam pemerataan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk di wilayah-wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah terpencil. Sepanjang tahun 2024, capaian signifikan dalam hal kepesertaan, layanan digital, dan perluasan jejaring fasilitas kesehatan menjadi penanda makin matangnya sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam pemaparan kinerja tahunannya mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45 persen dari total penduduk Indonesia. Adapun sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah berhasil mencapai cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
“Capaian ini mencerminkan komitmen kuat BPJS Kesehatan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Layanan JKN kini semakin dekat, bahkan hingga pelosok melalui skema digital dan kemitraan lokal,” kata Ghufron dalam kegiatan Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan 2024 melalui zoom meeting secara nasional pada Senin siang (14/7/2025).
BPJS Kesehatan mencatat pelaksanaan BPJS Keliling di 37.858 titik dengan total 940.158 transaksi layanan. Di sisi lain, keberadaan Mal Pelayanan Publik di 227 lokasi menghasilkan 379.921 transaksi.
Kemitraan juga diperluas secara signifikan. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meningkat 28 persen dalam satu dekade terakhir, dari 18.437 menjadi 23.682. Jumlah rumah sakit mitra bahkan tumbuh 88 persen, dari 1.681 menjadi 3.162 unit.
Guna menjawab keterbatasan layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung, menugaskan tenaga medis secara khusus, serta menjalin kemitraan dengan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.
Di bidang inovasi layanan, BPJS Kesehatan mengandalkan beragam kanal digital, termasuk Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (layanan administrasi via WhatsApp), layanan suara interaktif VIKA, serta layanan video conference melalui Zoom dalam kanal BPJS Kesehatan Online.
Sebanyak 17,2 juta peserta telah menggunakan layanan telekonsultasi yang kini tersedia di 21.929 FKTP. Fitur i-Care JKN juga memudahkan tenaga medis menelusuri rekam medis peserta selama satu tahun terakhir. Sementara itu, sistem antrean online telah diintegrasikan dengan lebih dari 22.000 FKTP dan 3.132 rumah sakit.
“Enam poin janji layanan JKN juga kami terapkan secara menyeluruh, yaitu cukup berobat dengan KTP/NIK, tanpa fotokopi, tanpa iur biaya, tanpa pembatasan hari rawat, ketersediaan obat, serta pelayanan ramah tanpa diskriminasi,” ujar Ghufron.
Dari sisi keuangan, pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap solid. Laporan keuangan tahun 2024 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Aset bersih DJS tercatat Rp49,52 triliun, setara pembiayaan klaim hingga 3,4 bulan ke depan, sementara hasil investasi mencapai Rp5.395,6 triliun, melampaui target.
Selama tahun 2024, jumlah pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan, atau rata-rata 1,8 juta kunjungan per hari. Capaian ini dianggap mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang terus meningkat terhadap program JKN sebagai jaminan perlindungan kesehatan nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyampaikan bahwa 2024 merupakan fase penting dalam perjalanan Program JKN menuju tingkat kematangan layanan. Ia menekankan pentingnya prinsip good governance dalam tata kelola BPJS Kesehatan.
“Program JKN kini menjelma sebagai program strategis nasional yang menjamin hak dasar warga negara atas layanan kesehatan yang adil dan merata. Ini adalah bentuk kehadiran nyata negara,” ujar Kadir. (jum).
