JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Polres Pamekasan akan segera memperbaiki pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah tugasnya dengan cara jalin sinergitas antar stakeholder terkait di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (7/2/2022).
Hal itu disampaikan oleh Kapolres AKBP Rogib Triyanto setelah merespon masa aksi demonstrasi dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan.
Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Triyanto menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan langkah-langkah strategis. Meliputi langkah evaluasi terhadap anggotanya yang bergerak di bidang pengawasan pupuk bersubsidi.
Menurutnya, pengawasan pupuk bersubsidi tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa instansi. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, guna menciptakan pengawasan terbaik.
"Ini merupakan masukan untuk kami, perbaikan kami dan juga merespon hal tersebut tentunya kami akan bekerja internal dan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Seperti Dinas, Satpol-PP, Kejaksaan dan TNI untuk perbaikan kedepan," kata Kapolres AKBP Rogib Triyanto kepada jatimpos.co.
Kapolres AKBP Rogib sapaan akrabnya, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang telah mendukung langkah kepolisian untuk mengungkap kasus penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut.
"Makanya kami ucapkan terima kasih banyak atas mitra kami yang sudah ada koordinasi dan kami akan bekerjasama. Dalam artian, kita berbuat dengan kerjasama tidak bekerja sendirian," paparnya.
Lebih lanjut, dia berharap dengan langkah yang akan diambil bersama seluruh stakeholder terkait bisa menjadi solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat petani.
"Semoga kelangkaan dan ketidakpastian pupuk bisa kita awasi dan perbaiki dengan cara bekerjasama dengan lain," tutupnya.
Sebelumnya, masa aksi dari DPC GMNI Pamekasan mendesak kepolisian agar segera mengungkap mafia pupuk bersubsidi. Pasalnya, kasus penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar daerah seperti Ponorogo dan Tuban tersebut telah meresahkan masyarakat, khususnya petani Pamekasan.
"Polres pamekasan harus lebih turun ke bawah memberantas mafia pupuk karena banyak sekali keresahan yang dialami petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi tiap tahunnya," teriak Korlap aksi GMNI Pamekasan, Taufiqurrahman.
Selain itu, pihaknya juga meminta pihak kepolisian agar lebih maksimal dalam pengawasan pupuk bersubsidi. Mengingat kata dia, kepolisian telah kecolongan dalam kasus penyelundupan pupuk tersebut.
"Polres pamekasan sebagai anggota komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) harus lebih memfokuskan dan mengerahkan personilnya untuk menyelidiki pengalokasian pupuk yang tidak tepat sasaran," pungkasnya.
Usai menyampaikan tuntutannya, Korlap aksi GMNI Pamekasan bersama Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Triyanto melakukan kesepakatan melalui penandatanganan hitam diatas putih. (did)
