JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) mendemo gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Massa demo Alpart menilai Ketua DPRD Pamekasan gagal dalam menjabat sebagai pemegang kebijakan di intern DPRD.
Sementara, beberapa persoalan yang dinilai kocar kacir di internal dewan legislatif seperti, tataniaga tembakau, interpelasi kepada Bupati Pamekasan dan kunjungan kerja (Kunker).
Menurut Korlap aksi Alpart, Basri, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap nasib rakyat. Karena dalam aksinya, Alpart membawa beberapa harapan rakyat yang harus didengarkan dan dipertimbangkan oleh orang yang mengaku wakil rakyat itu.
"Tahun 2019 kemarin, kami sudah merekomendasikan Pemerintah dan DPRD Pamekasan harus memihak kepada petani tembakau dan hal itu harus diutamakan, karena menyangkut kepentingan masyarakat," kata Basri dalam orasinya, Kamis (30/7/2020).
Basri mengatakan, dewan legislatif jangan tertidur dengan persoalan yang bulan lalu sempat viral, yaitu tentang interpelasi Mobil Sigap. Interpelasi kepada Bupati Pamekasan sampai saat ini dinilai mangkrak. Sehingga, massa aksi tersebut menilai ada oknum DPRD yang memainkan persoalan ini.
"Sebenernya, tugas dewan hanya meminta keterangan bupati tentang hal itu. Coba panggil Bupati atau Wakilnya atau siapa yang mewakilinya," papar aktivis HMI itu.
Pengurus BADKO HMI Jawa Timur ini menyampaikan, Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Pamekasan dinilai hanya menghambur-hamburkan uang negara saja. Bahkan, dana yang dihabiskan untuk realisasi Kunker tersebut tidak sedikit, tapi bernilai miliaran.
"Kunker dewan sampai saat ini kami nilai tidak ada manfaatnya. Padahal, anggarannya sangat besar, hingga miliar. Lalu, dewan melakukan Kunker setiap bulan itu hasilnya apa" ucap Basri dengan tanda tanya.
Lebih lanjut, Basri, persoalan-persoalan yang dinilai carut marut dalam internal dewan legislatif itu merupakan suatu kegagalan bagi Fathorrahman sebagai pemangku kebijakan di internal DPRD Kabupaten Pamekasan."Jadi, wajar kalau yang menemui Wakil Ketua DPRD Pamekasan," ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Syafiuddin menyampaikan, persoalan yang menjadi tuntutan teman-teman masa aksi tersebut saat ini sedang dalam proses penyelesaian, seperti Interpelasi dan tataniaga tembakau.
"Mengenai interpelasi kami sudah menjadwalkan dan tataniaga tembakau justru hari ini sudah dibahas, tapi tidak mungkin semudah apa yang dibayangkan. Karena, masih membutuhkan kajian-kajian akademis," tutur Ketua PC GP Ansor Pamekasan itu.
Politisi PKB ini menegaskan, ketika teman-teman Alpart menilai Kunker DPRD tidak bermanfaat itu hak mereka. Akan tetapi, bagi dewan legislatif merupakan hal yang penting untuk menyesuaikan hal-hal yang belum ada di Bumi Gerbang Salam ini.
"Kami membuat inisiatif lebih dulu untuk membuat kebijakan yang betul-betul pro-rakyat dan kebijakan yang betul-betul menguntungkan semua pihak," tutupnya. (did)
