JATIMPOS.CO//KOTA PASURUAN – Pemerintah Kota Pasuruan mengajak puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memperkuat pengawasan pembangunan dan menjaga stabilitas keamanan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong pemerintahan yang terbuka, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dalam dialog interaktif bersama Forkopimda dan organisasi masyarakat di Pendopo Surga Surgi, Rumah Dinas Wali Kota Pasuruan, Selasa (17/11/2026) malam. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta.

Hadir dalam forum itu Wakil Wali Kota H.M. Nawawi, Kasi Intel Kejari Kota Pasuruan Mugiyono, Kepala Bakesbangpol Heri Dwi Sujatmiko, Kasat Intel Polres Pasuruan Kota AKP Pujiono, serta perwakilan LSM dan organisasi masyarakat.

Pembahasan mencakup pengawasan kebijakan publik, proyek pembangunan, pendidikan, hingga penyediaan lapangan kerja. Forum tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik.

Adi Wibowo menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar kebijakan dan program daerah benar-benar menjawab kebutuhan warga.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat untuk membangun Kota Pasuruan," kata Adi.

Ia juga membuka ruang kritik dari LSM terhadap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, masukan yang disampaikan secara objektif menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

"Kami membutuhkan kritik dari teman-teman LSM. Selama disampaikan untuk kepentingan masyarakat, kritik tersebut menjadi bahan perbaikan bersama," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo mengajak organisasi masyarakat berperan aktif mendukung upaya menjaga keamanan dan mengatasi persoalan sosial, termasuk pengangguran.

Menurut Arief, melalui program Polri Peduli Pengangguran, kepolisian mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas peluang kerja. Upaya tersebut dinilai dapat membantu mengurangi faktor sosial yang berpotensi memicu tindak kriminalitas.

"Ketika pengangguran berkurang, otomatis potensi kejahatan juga dapat ditekan. Karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak," ujarnya.

Selain itu, pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius. Arief menegaskan kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota.

"Kami tidak akan berhenti memberantas narkoba. Masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan dan memberikan informasi apabila mengetahui adanya peredaran narkotika," tegasnya.

Ia menambahkan, patroli malam terus ditingkatkan untuk mengantisipasi peredaran minuman keras, balap liar, serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari unsur TNI, Pasi Intel Kodim 0819/Pasuruan Kapten Czi Dimas Yulianto Susbandoro meminta Bakesbangpol memperbarui pendataan organisasi kemasyarakatan dan LSM. Pendataan tersebut diperlukan untuk menertibkan administrasi sekaligus mencegah kesalahpahaman akibat kemiripan nama organisasi.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah dan aparat keamanan.

"Jangan sampai terjadi kesalahpahaman karena nama organisasi yang mirip. Kami mengajak teman-teman LSM membangun komunikasi dan bekerja sama untuk kemajuan Kota Pasuruan," ungkapnya.

Melalui dialog tersebut, Pemkot Pasuruan berharap LSM dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif. Sinergi pemerintah, masyarakat, serta aparat keamanan diharapkan memperkuat pengawasan pembangunan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. (shl)