JATIMPOS.CO/TUBAN – Gabungan organisasi mahasiswa di Kabupaten Tuban dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) angkat bicara terkait kualitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ketiga organisasi kemahasiswaan ini merasa geram menyusul bantuan kemanusiaan kepada warga miskin terkesan “dimainkan” oleh oknum. Mereka mendesak agar Dinas sosial Tuban segera turun tangan dan mengambil sikap tegas.
"Kami berharap dinas terkait untuk bersikap tegas dalam menangani problematika BPNT,” ucap Ketua Umum PMII Cabang Tuban, M. Chanif Muayyad.
Mereka berharap agar carut marut masalah ini dapat diselesaikan secepatnya agar tidak menambah catatan buruk. Seharusnya tanpa mendengar ada keluhan masyarakat Pemkab Tuban melakukan controlling dan memantau pelaksanaan penyaluran dan kualitas produk secara seksama.
Kewenangan Dinsos sebagai kepanjangan tangan Pemkab Tuban wajib memperhatikan mengecek barang sebelum bantuan diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Kalau terbukti kondisi barang bantuan tidak sesuai kriteria maka pihak dinas sebaiknya mempertimbangkan ulang untuk didistribusikan atau bisa mengembalikan barang itu.
“Jangan offside dengan ikut-ikutan masuk dalam hal teknis penyaluran bahan pangan,” ungkapnya.
Senada dengan Ketua DPC GMNI Tuban Syaiful Anwar bahwa pemerintah tidak boleh bermain mata dengan pengusaha yang menjadi mitra dari pemasok barang BPNT untuk masyarakat. Menurutnya jangan sampai ada monopoli pemasok bahan pangan dalam program BPNT.
“Kalau pemerintah care cobalah memberikan kesempatan bagi UMKM lokal yang ada di desa-desa untuk terlibat dalam suplai bahan pangan,” tuturnya.
Berikut pernyataan dari PMII , GMNI, HMI di Kabupaten Tuban :
- Kami berharap dinas terkait untuk bersikap tegas dalam menangani problematika BPNT.
- Pemda jangan memaksakan diri untuk membuat surat edaran yang kontraproduktif dengan semangat bansos sembako (BPNT) yang ada dalam pedum.
- Pemerintah daerah juga berperan sebagai pengawas program harus mengoptimalkan pengawasan kualitas bahan pangan dari pemasok. Jangan ikut masuk dalam hal teknis penyaluran bahan pangan.
- di tengah momentum Covid 19.
- Update data penerima dan juga harus sesuai dengan pedoman. Harapannya penyaluran BPNT yang berpegang pada 6T (tepat sasaran, waktu, harga, jumlah, kualitas, dan administrasi) dapat terlaksana dengan baik dan optimal menekan angka kemiskinan.
- Pemda beserta Dewan Mengevaluasi program BPNT yang sudah berjalan sampai hari ini. Agar tidak keluar dari koridor yang sudah ada. (min)
