JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) terus memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendorong penyelesaian berbagai program prioritas daerah. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah, penguatan riset dan inovasi, serta persiapan menghadapi revalidasi Ijen UNESCO Global Geopark.
Kepala Bapperida Bondowoso, Anisatul Hamidah, mengatakan sejumlah rekomendasi dari rapat kerja bersama Komisi III DPRD Bondowoso menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan program pembangunan daerah.
Menurutnya, salah satu poin penting yang disampaikan Komisi III adalah perlunya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menangani persoalan sampah. Ia menegaskan, seluruh OPD memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara bertahap.
Anisatul berharap upaya tersebut mampu membawa Bondowoso keluar dari status kabupaten dalam pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Dengan demikian, daerah ini dapat naik ke tahap pembinaan sebelum akhirnya mewujudkan predikat sebagai kabupaten yang bersih.
"Semuanya memiliki komitmen bagaimana pengolahan sampah ini semakin ke sini semakin teratasi. Mudah-mudahan pada 2026 predikat kabupaten dalam pengawasan sudah bisa kita lalui sehingga menuju kabupaten dalam pembinaan," ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Selain persoalan lingkungan, Komisi III juga mendorong Bapperida agar terus meningkatkan pengembangan riset dan inovasi sebagai penopang pembangunan daerah. Menurut Anisatul, inovasi menjadi kebutuhan penting, terutama di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong perangkat daerah menghadirkan berbagai inovasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
"Inovasi menjadi hal yang penting untuk creative financing sehingga pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan fiskal," katanya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai capaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Anisatul menyebut realisasi APBD mencapai 90,15 persen.
Ia menjelaskan, masih adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) antara lain dipengaruhi oleh sisa belanja gaji aparatur sipil negara. Kondisi itu terjadi karena terdapat ASN yang pindah tugas setelah alokasi gaji mereka sebelumnya telah diperhitungkan dalam anggaran.
Selain membahas kinerja anggaran, rapat kerja turut menyinggung persiapan revalidasi Ijen UNESCO Global Geopark. Meski pembahasannya tidak terlalu rinci karena juga melibatkan perangkat daerah lain, Bapperida memastikan seluruh tahapan persiapan terus berjalan.
Ia mengatakan terdapat 16 perangkat daerah pengampu yang terlibat dalam pemenuhan dokumen revalidasi. Seluruh dokumen utama telah diselesaikan dan saat ini pemerintah daerah terus melengkapi berbagai dokumen pendukung sebagai penguatan penilaian.
Dirinya memastikan tidak ada OPD yang memiliki catatan terkait kelengkapan administrasi. Persiapan revalidasi telah dilakukan sejak satu tahun lalu melalui pendampingan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bahkan, tim gabungan telah melakukan penyisiran lapangan dan masih akan melaksanakan pra-revalidasi sebelum proses penilaian resmi.
"Kami berharap dengan persiapan yang sematang mungkin, Bondowoso bersama Banyuwangi dapat mempertahankan status UNESCO Global Geopark yang telah diraih," pungkasnya. (Eko)
