JATIMPOS.CO/KOTA PASURUAN — Pemerintah Kota Pasuruan melakukan rotasi dan mutasi 139 pejabat lintas jenjang, meliputi enam pejabat pimpinan tinggi pratama, 36 administrator, dan 95 pengawas.
Selain itu, satu pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas, serta satu pejabat lainnya ditunjuk memimpin PDAM Tirta Umbulan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kamis (30/4/2026).
Sejumlah posisi strategis turut mengalami perubahan. Rudiyanto menjabat Staf Ahli Sosial dan Budaya, Sahari Putro sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), serta Yudse Andi Prasetya sebagai Kepala Dinas Sosial.
Sementara itu, Kokoh Arie Hidayat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Di sektor perdagangan, Lucky Danardono memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan Siti Rochana menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yudi Wibowo ditetapkan sebagai Direktur PDAM Kota Pasuruan.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan.
“Hari ini kita dihadapkan pada tantangan baru, mulai dari pengurangan TKD hingga perubahan regulasi yang harus direspons dengan cepat. Persoalan sosial juga tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Ia menekankan, aparatur dituntut memiliki kepekaan tinggi serta kemampuan beradaptasi agar pelayanan publik tetap optimal. Menurut dia, masyarakat kini semakin aktif menyampaikan kritik dan informasi, sehingga respons pemerintah harus lebih sigap dan terukur.
“Ini harus ditangkap, terutama oleh jajaran paling bawah untuk membangun komunikasi dengan warga sekaligus memetakan persoalan mendasar,” katanya.
Penataan jabatan tersebut, lanjut dia, juga menjadi langkah untuk menutup kekosongan posisi, khususnya di tingkat kelurahan, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif.
Khusus pada sektor pelayanan air minum, Wali Kota menaruh perhatian pada peningkatan kualitas kinerja. Ia berharap pimpinan baru mampu mendorong pembaruan sistem kerja berbasis teknologi.
“Pemanfaatan teknologi harus diperkuat, baik dari sisi teknis maupun administrasi. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas tanpa mengesampingkan kesejahteraan pegawai,” tuturnya.
Di akhir arahannya, ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain kepada negara dan masyarakat, setiap keputusan juga memiliki dimensi moral yang lebih luas.
“Harus dijiwai, karena konsekuensi jabatan bukan hanya kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” pungkasnya. (shl)
