JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bondowoso hingga September 2025 masih jauh dari harapan. Dari total baku pajak yang harus dihimpun, realisasinya baru menyentuh angka 48,83 persen.
Dari data yang dihimpun, 23 kecamatan di Bondowoso hanya Kecamatan Klabang yang berhasil lunas 100 persen, sementara Kecamatan Tamanan menjadi yang terendah dengan capaian sekitar 20 persen.
Kondisi ini membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, memberikan instruksi tegas dalam rapat koordinasi evaluasi capaian PBB-P2 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan seluruh camat.
Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut masih jauh dari target dan harus segera digenjot.
" Tahun ini belum 50 persen itu tidak keren, saya gak mau seperti ini," tegasnya, Selasa (23/09/2025).
Fathur Rozi mengungkapkan, tahun lalu capaian PBB-P2 berhasil tembus 76 persen. Sementara tahun ini justru menurun drastis. Karena itu, ia menargetkan bulan Oktober mendatang harus ada peningkatan signifikan dari semua wilayah kecamatan.
Menurutnya, realisasi PBB-P2 bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi juga menjadi salah satu indikator kinerja camat.
Ia menegaskan Pemkab sudah menyiapkan konsekuensi berupa reward and punishment.
" Salah satu indikator kinerja camat adalah terkait pencapaian realisasi pajak, tentu akan ada hadiah maupun hukuman jika Oktober tidak signifikan," ujarnya.
Sekda meminta para camat lebih aktif melakukan pendekatan ke bawah, mulai dari kepala desa, perangkat desa, hingga masyarakat wajib pajak.
Pendekatan itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan cara humanis agar tidak membebani masyarakat, tetapi tetap bisa mendorong mereka memenuhi kewajiban pajaknya.
" Sebagian ada yang sebenarnya sudah terkumpul, namun belum disetorkan. Ini harus segera dituntaskan, jangan sampai menumpuk," tandasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak ingin memberikan beban pajak tinggi kepada masyarakat. Namun, realisasi pajak daerah tetap harus dicapai demi mendukung pembangunan.
Karena itu, kerja sama semua pemangku wilayah sangat dibutuhkan agar target bisa tercapai sesuai jadwal. (Eko)
