JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN - Meskipun PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia dibatalkan. Wali Kota Madiun, Maidi tak ingin masyarakatnya lengah. Wali Kota Madiun berinisiatif bahwa pengetatan tetap dilakukan.
" Lebih baik kita ketat, daripada longgar lalu angka Covid-19 naik lagi. Nanti malah menimbulkan masalah, " tegas Wali Kota Madiun, Maidi.
Mantan Sekda Kota Madiun ini berharap masyarakat juga memiliki kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu naiknya angka Covid-19 di Kota Madiun.
Menurutnya, saat ini Kota Madiun telah masuk kategori level 1 PPKM di Jatim. Oleh sebab itulah, dia tak ingin masyarakat lengah. Sehingga, dapat berpotensi menaikkan angka kasus penyebaran Covid-19.
"Jangan sampai level 1 yang sudah kita dapatkan ini turun. Kalau turun, akan semakin lama proses pemulihannya. Ekonomi masyarakat tidak segera berputar," jelasnya.
Orang nomor satu di Pemkot Madiun ini pun mengimbau masyarakat agara selalu menerapkan protokol kesehatan. Prokes 6 M harus tetap diterapkan. Yaitu, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, membatasi mobilisasi dan interaksi, Menjaga pola makan dan istirahat cukup.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah pusat resmi membatalkan status PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pernyataan ini dirilis melalui laman resmi Kemenko Marves, Selasa (7/12).
Menurut Menteri Luhut, PPKM tetap diterapkan. Namun, disesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 di masing masing daerah. Sehingga, aturan yang diberlakukan lebih seimbang. Tidak disamaratakan.
" Kita tunggu aturannya dari pusat. Karena sampai sekarang aturannya belum turun," ungkap Wali Kota Madiun. (jum).
