JATIMPOS.CO/BOJONEGORO — Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah menggelar rapat koordinasi (rakor) monitoring dan pengendalian program/kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma.
Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya peran camat dalam merespons isu pembangunan prioritas di wilayah masing-masing.
Setyo Wahono mengatakan rakor tersebut menjadi sarana sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para camat. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Posisi camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Maka selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, berintegritas dalam membangun pemerintah yang tertib dalam menjawab tantangan yang ada," ujarnya.
Ia menambahkan pemetaan wilayah perlu dilakukan dengan memahami kondisi demografi dan geografis sehingga potensi yang dimiliki setiap kecamatan dapat dikembangkan.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga mengingatkan para camat untuk aktif memantau kondisi wilayahnya, termasuk keberadaan bangunan yang tidak berizin.
Ia menyebut prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2026 meliputi pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, serta pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata.
"Mana yang paling prioritas usulkan, sehingga yang menjadi harapan kita bersama sesuai arahan Bapak Bupati, pemerintah yang hadir secara responsif dan solutif," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bojonegoro Edi Susanto menjelaskan rakor tersebut juga diisi paparan para camat terkait program prioritas di wilayah masing-masing.
Paparan tersebut meliputi potensi wilayah seperti sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM; pengelolaan aset pemerintah daerah; serta kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan sarana prasarana lainnya.
Selain itu, dibahas pula pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah seperti Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega, progres verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data pengangguran di tingkat desa. (nto)
