JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN – Penyusunan arah pembangunan Kota Madiun tahun 2027 terus dimatangkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2027 di Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kota Madiun, Kamis (12/2/2026).
Forum tersebut menjadi wadah penyampaian program pembangunan sekaligus ruang partisipasi publik dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dalam kegiatan itu, masyarakat, pemangku kepentingan, hingga unsur legislatif diberi kesempatan menyampaikan catatan dan usulan.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan forum ini menjadi sarana membangun sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat.
“Forum ini membangun sinergitas antara eksekutif, legislatif, stakeholder terkait dan masyarakat. Catatan apa pun dari masyarakat akan dicatat pemkot melalui Bapperida,” ujar Bagus.
Bagus menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun serta tetap selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Sejumlah prioritas pembangunan yang akan dijalankan antara lain penguatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan.
Dari sisi pembangunan manusia, Bagus menyebut capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun tergolong tinggi dan terus menunjukkan tren kenaikan sejak 2019. Pada 2025, IPM Kota Madiun tercatat sebesar 85,12. “Capaian ini akan kita pertahankan dan tingkatkan hingga 2027 nanti,” katanya.
Selain itu, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga program zero waste juga menjadi bagian dari fokus pembangunan ke depan.
Bagus menambahkan, seluruh catatan dan usulan yang disampaikan dalam forum akan dihimpun untuk menyempurnakan dokumen rancangan awal RKPD. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD Kota Madiun sebelum ditetapkan.
“Semua sudah berjalan. Tinggal menunggu musrenbang tingkat kota dan pembahasan RKPD di DPRD,” pungkasnya. (jum).
